Suara.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto megungkapkan pihaknya sudah melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan yang akan terjadi di Pilkada Serentak 2024.
Jenderal Agus menyebut kerawanan Pilkada lebih besar potensinya ketimbang Pileg dan Pilpres.
Ia menyampaikan, berdasarkan informasi KPU, Pilkada Serentak 2024 akan memilih Pimpinan dari 545 daerah seluruh Indonesia yang terdiri dari 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 kota.
"Pelaksanaan Pilkada secara serentak memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg. Terdapat kemungkinan terjadi kerusuhan antar kelompok pendukung yang lebih besar bila dihadapkan dengan jumlah alat keamanan yang terbatas," kata Agus dalam Raker Komisi I DPR RI bersama TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2024).
Selain itu, Agus juga menyampaikan, soal adanya potensi di beberapa daerah mengenai konflik SARA.
"Apabila itu politik, identitas digaungkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hal tersebut memicu perpecahan pada skala nasional apabila berbagai kemungkinan kerawanan tadi dimanfaatkan oleh pihak ke tiga," tuturnya.
Untuk itu, Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) telah membuat indeks kerawanan pada Pilkada Serentak 2024.
Menurutnya, dari indeks itu terdapat 15 Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
"Kemudian, ke-15 provinsi tersebut adalah provinsi Nangroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara dan 6 provinsi di Papua," ujarnya.
"Masing-masing provinsi tersebut memiliki jenis dan macam kerawanan yang berbeda-beda, mulai dari konflik SARA, konflik di antara Paslon, bentrok antar pendukung fanatik, konflik elite politik, konflik di daerah basis parpol tertentu sampai dengan konflik bersenjata yang terjadi di Papua," sambungnya.
Berita Terkait
-
Nyoblos Masih Dipengaruhi Uang, KPK: Jangan Ada Pembagian Bansos Jelang Pilkada
-
Prajurit Denjaka Gugur dalam Baku Tembak dengan OPM di Papua
-
Utamakan Pendekatan Soft Power Bebaskan Pilot Susi Air, Panglima TNI Harap Secepatnya Berhasil
-
Bebaskan Pilot Susi Air yang Disandera OPM, Panglima TNI Klaim Selandia Baru Dukung Pendekatan Soft Power
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta