Suara.com - TNI menggelar program mudik gratis lebaran Idul Fitri 2024 menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia atau KRI hingga Hercules C-130. Bagi masyarakat yang hendak mendaftar cukup melengkapi persyaratan berupa fotokopi KTP, STNK dan BPKB sepeda motor.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, kegiatan mudik gratis rutin dilaksanakan setiap tahun. Adapun tujuannya, yakni Semarang dan Surabaya.
"Kita perbantukan dari Jakarta, pemudik dari Jakarta menuju Semarang, atau Surabaya. Satu kapal KRI itu 500 orang, dan juga kita siapkan Hercules C-130 bila diperlukan," kata Agus usai menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).
Bagi masyarakat yang ingin mengikuti program mudik gratis yang digelar TNI ini dapat mendaftar di Jakarta, yakni Mako Kolinlamil Jalan raya pelabuhan Pos 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hotline 081804747000 atau 081292163187.
Kemudian di Semarang, Mako Lanal Semarang. 31. R.E Martadinata No. 12 Tawangsari, Kota Semarang. Hotline 088983397807.
Lalu Surabaya, Mako Lantamal V Surabaya
JL. Laksda M. Nazir No. 56 Perak Surabaya. Hotline 085732009976 atau 081333079663.
Adapun jadwal keberangkatannya dari Jakarta 5 April 2024, Semarang: 6 April 2024 dan Tiba di Surabaya 7 April 2024. Sementara jadwal kepulangan atau kembali dari Surabaya 13 April 2024, Semarang: 14 April 2024 dan tiba Jakarta 15 April 2024.
Selain diwajibkan melengkapi persyaratan berupa fotokopi KTP, STNK dan BPKB, masyarakat juga diharuskan mematuhi peraturan dinas dalam KRI. Selain itu pemudik juga dilarang menggunakan sepeda motor listrik.
Dalam pelaksanaan pengamanan Operasi Ketupat Tahun 2024, Agus menyebut TNI mengerahkan 67.955 personel untuk membantu Polri.
Baca Juga: Cara Daftar dan Lokasi Mudik Gratis Pakai Kapal Perang Kementerian Pertahanan
"Di wilayah-wilayah juga kita siapkan helikopter, dan di wilayah-wilayah juga kita sediakan mobil derek dan ambulan, apabila ada terjadi pemudik ada yang mogok, kita derek. Dan apabila ada yang laka lalin kita bantu dengan ambulans," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Catat! Ini 10 Imbauan Pemerintah Saat Mudik Lebaran 2024
-
Ungkap Pelaku Penganiayaan Warga Papua, Pangdam Cendrawasih: Anggota Yonif Rider 300/Brawijaya yang Bertugas di Sana
-
Soal Oknum Aniaya KKB Papua TNI AD Akui Kesalahan dan Minta Maaf
-
Bentuk Tim Investigasi Kasus Prajurit TNI Siksa Anggota OPM, Pangdam Cendrawasih: Kami Akan Usut Tuntas
-
Akui Keaslian Video, Delapan Prajurit TNI Ditahan Terkait Kasus Penyiksaan Anggota OPM di Papua
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
PBNU Tegaskan Tak Terlibat Korupsi Kuota Haji, Dukung Penuh KPK
-
YLBHI Kritik Keras Iklan Prabowo di Bioskop: Disebut Upaya Propaganda Mirip Pemimpin Otoriter
-
Isu Reshuffle Lagi, Mahfud MD Dikabarkan Jadi Menteri Kabinet Prabowo
-
Muncul Wacana Mahfud MD Jadi Jaksa Agung: Budi Arie dan Silfester Mendadak Pingsan
-
Istana Turun Tangan, Bantah Keras Tim Reformasi Polri Jadi 'Algojo' Kapolri
-
Sesuai Arahan Prabowo, Guru dan Tenaga Pendidik Bakal Dapat MBG
-
Skandal Kuota Haji: Ustaz Khalid Basalamah Kembalikan Uang ke KPK
-
Serius atau Cuma Gimmick? Koalisi Sipil Beberkan 9 'PR' Reformasi Total untuk Polri
-
Masih Pikir-pikir Turunkan Cukai Rokok, Menkeu Purbaya: Katanya Ada yang Main-main?
-
Disorot Publik, Mendagri Tito Minta Tunjangan Perumahan DPRD Dievaluasi