Suara.com - Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkap penyebab amunisi kedaluwarsa tidak dapat langsung dibuang.
Menurutnya, pembuangan atau disposal amunisi kedaluwarsa itu harus melewati proses cukup panjang.
Baca Juga:
Punya Jet Pribadi Rp270 M, Suami Korup Rp271 T, Sandra Dewi Kaget Token Listrik Bisa Bunyi
Harvey Moeis Dibui Gegara Korup Rp270 T, Sandra Dewi Pernah Dapat Pesan Ini dari Ahok
Anak Rugikan Negara Rp271 Triliun, Ibu Harvey Moeis Buru-buru Lakukan Ini di Sosmed
Hal tersebut disampaikan Maruli terkait gudang amunisi Kodam Jaya di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (30/3/2024) malam meledak.
Menurut informasi dari Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohammad Hasan, gudang nomor 6 yang meledak itu berisikan 160 ribu jenis amunisi kedaluwarsa.
"Proses disposal 'kan cukup panjang," kata Maruli di lokasi, Minggu (31/3/2024).
Baca Juga: Gudang yang Meledak Bukan Milik Yon Armed, Begini Klarifikasi Pangdam Jaya
Sebelum dibuang, amunisi yang sudah kedaluwarsa itu harus dicek terlebih dahulu menyesuaikan jumlah penerimaan awal di setiap satuan dengan yang dikembalikan.
"Kami cek lagi, benar tidak dikembalikan sebanyak itu (amunisi kedaluwarsanya)? Nanti kami lapor Mabes TNI dan Kemhan (Kementerian Pertahanan). Itu juga mungkin salah satu yang akan kami evaluasi," ungkapnya.
Bukan hanya itu, kata Maruli, sebelum dibuang, ada perlakuan khusus terhadap amunisi kedaluwarsa.
"Amunisi ini 'kan karena kami waktu mau menggunakan sudah disiapkan, dibuka dari pack-nya (kemasannya). Selama perjalanan tidak digunakan. Setelah dicek, tidak laik lagi setelah sekian tahun. Inilah yang akan kami rencana disposal," ungkapnya.
"Prosedurnya tadi yang ditanyakan, kami perlu cek lagi, betul tidak jumlahnya sekian? Betul enggak kondisinya sudah harus didisposal (dibuang)? Kami laporkan. Ada proses," sambung Maruli.
Maruli menyebut, amunisi kedaluwarsa tersebut akan disimpan baik selama sekian tahun.
Tag
Berita Terkait
-
Gudang Amunisi Meledak Bukan Kali Pertama Terjadi, Pengamat Militer: Penting Adanya Evaluasi Standar Keamanan
-
Total Ada 65 Ton Amunisi Terdampak Kebakaran Gudmurah Bogor
-
Permintaan Maaf KSAD Soal Insiden Ledakan Gudang Amunisi Gunung Putri
-
Gudang Amunisi TNI Meledak, Ganjar Pranowo Harap Segera Investigasi Menyeluruh
-
Jokowi Beri Instruksi ke Panglima TNI Pasca Peristiwa Gudang Amunisi Kodam Jaya Meledak
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT