Ketua PBNU: Pemilu 1971 Era Orba Mesinnya Golkar-ABRI, 2024 saat Rezim Jokowi Penggeraknya Polisi

Suara.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Savic Ali, menganggap penyelenggaraan Pemilu 2024 mirip dengan Pemilu 1971 atau kontestasi pemilu pertama di era Orde Baru (Orba). Kemiripannya itu yakni karena adanya penggunaan instrumen negara.

Hal itu disampaikan Savic dalam acara Bedah Buku "NU, PNI dan Kekerasan Pemilu 1971" karya Ken Ward (1972) yang digelar di Bakoel Kopi, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Pada Pemilu 1971, kata dia, mesin penggeraknya adalah Partai Golkar dan ABRI.

Sedangkan pada Pemilu 2024 atau di rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) motor penggeraknya adalah Polri.

“Pemilu 1971 mesin yang dipakai adalah pertama tentu saja adalah Golkar dan yang kedua, ABRI. Yang terutama adalah militer, bedanya mungkin kalau Pemilu 2024 itu yang terdepannya adalah polisi, bukan TNI-nya,” kata Savic.

Ia kemudian menganggap sejarah pada Pemilu 1971 berulang pada Pemilu 2024.

Menurutnya, penggunaan alat negara telah berhasil memenangkan pihak tertentu pada kontestasi politik 2024 sebagaimana Golkar yang menang pada Pemilu 1971.

“Di buku ini, kita bisa menemukan bukti bahwa ada beberapa hal yang memainkan kenapa Golkar menang begitu telak pada tahun 1971?,” tuturnya.

Lebih lanjut, Savic mengatakan adanya intimidasi yang dilakukan ABRI kepada para kiai di Pemilu 1971. Tindakan dugaan intimidatif juga diduga dilakukan aparat pada Pemilu 2024.

Baca Juga: Romo Magnis Singgung Presiden di Sidang Sengketa Pilpres: Mirip Karyawan yang Ambil Uang Tunai dari Kas Toko

“Saya menemukan banyak cerita dari orang-orang tua kami bagaimana Pemilu 1971 sampai itu kiai-kiai yang banyak sekali diintimidasi oleh Koramil, oleh Kodim. Dan waktu itu sudah ada Babinsa. Jadi hasil dari peristiwa tahun 1965, 1966, itu memang kemudian tentara itu benar-benar menempatkan pasukannya di wilayah-wilayah teritorial,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti soal rencana pembentukan 22 komando daerah militer (kodam) di era Jokowi. Menurutnya, rencana tersebut rentan disalahgunakan oleh elit-elit dan perwira untuk melakukan kekerasan terhadap rakyat sendiri.

“Karena ancaman keamanan praktis tidak ada sebenarnya. Apa alasannya untuk kodam-kodam itu bisa ditambah?” katanya.

Di sisi lain, Savic menyebut juga ada pembeda pada penyelenggaraan Pemilu 1971 dan Pemilu 2024. Menurutnya, pembagian bansos dan politik uang demi kepentingan elektoral sangat terasa pada Pemilu 2024.

“Saya tahu bansos itu biasanya baru cair di bulan-bulan ketiga atau keempat, tapi ini bulan pertama dan cairnya begitu besar dan juga politik uang itu juga sedemikian luar biasa dan saya tidak tahu persis angkanya berapa persen mempengaruhi, tetapi yang jelas bahwa kita tahu bahwa itu mempengaruhi,” tuturnya.

“Ini yang saya kira membedakan Pemilu 1971 dan Pemilu 2024. Tapi kita menyaksikan bagaimana peran aparat negara begitu intensif,” lanjutnya.