Suara.com - Sejumlah partai politik mulai menyaring figur-figur potensial untuk diusung maju di Pilkada Serentak 2024. Seperti partai Golkar dan PDI Perjuangan.
Kedua partai besar itu berbeda sikap, khususnya dalam mengenai menantu Jokowi, Bobby Nasution. PDIP mengaku telah menutup pintu dukungan bagi Bobby di Pilkada Sumatera Utara.
Sementara Golkar sudah mengeluarkan surat tugas untuk para perwakilannya di daerah agar melakukan survei terlebih dahulu terkait Pilkada 2024.
"Golkar telah mengeluarkan surat tugas untuk Pilkada seluruh Indonesia, dan akan melaksanakan survey di masing-masinh wilayah," kata Dave Laksono, Ketua DPP Partai Golkar saat dihubungi, Sabtu (13/4/2024).
Menurutnya, hasil survei tersebut nantinya akan dilihat sebagai bahan pertimbangan pihaknya mengusung figur di Pilkada 2024 mendatang.
"Hasil dari survey, serta hal-hal lain seperti PDLT akan menjadi pijakan dalam menentukan rekomendasi Pilkada nanti," ujarnya.
Tolak Bobby
Sebelumnya, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada November mendatang.
Saat ini sejumlah partai politik tengah menjaring kader atau calon yang dianggap mumpuni untuk ikut dalam kontestasi politik tingkat daerah, tak terkecuali PDIP.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengemukakan saat ini sudah ada pendaftaran-pendaftaran. Ia mencontohkan, seperti di wilayah Sumater Utara.
"Sudah ada pendaftaran-pendaftaram di daerah-daerah. Sumatera utara kemarin sudah melaporkan, semua boleh mendaftar, kecuali Mas Bobby. Itu usulan dari bawah," kata Hasto di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (12/4) malam.
Selain di Sumut, Hasto juga menyebut sejumlah daerah lain juga mulai membuka pendaftaran untuk bakal calon dalam Pilkada 2024.
"Dari Solo, tadi Pak Rudy juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran, jadi sudah dibuka," katanya.
Meski proses pendaftaran sudah mulai berlangsung, Hasto mengemukakan sejumlah kritik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 harus diatasi terlebih dahulu.
Bila persoalan dalam Pemilu 2024 tidak diselesaikan, Hasto menyatakan, pemilihan untuk mencari kepala daerah menjadi tidak berguna.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
-
BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
-
PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil