Suara.com - Kelompok gerakan Islam yang melawan pendudukan Israel di tanah Palestina, Hamas berikan dukungan terhadap serangan militer Iran ke negara zionis tersebut.
Menurut pihak Hamas, operasi militer Iran merupakan hak dari suatu negara sebagai respon serangan terhadap konsulat Iran beberapa waktu lalu.
"Kami menganggap operasi militer yang dilakukan Republik Islam Iran terhadap Israel merupakan hak alami dan respons yang pantas terhadap kejahatan penyerangan konsulat Iran di Damaskus," bunyi pernyataan pihak Hamas seperti dilansir dari pemberitaan media Rusia, Ura, Minggu (14/4).
Baca juga:
Menurut pihak Hamas dalam pernyataannya bahwa Israel merupakan entitas Zionis. Pihak Iran mengklaim operasi militer yang dilakukan sebagai aksi balasan terhadap penyerangan konsulat Iran di Damaskus, Suriah.
Laporan dari Defense News, serangan terhadap konsultan Iran di Damaskus pada Senin 1 April 2024 pada pukul 17:00 waktu setempat. Akibat serangan itu, dua brigadir Jenderal Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Mohammad Reza Zahedi dan Mohammad Hadi Haji Rahimi tewas.
Serangan militer Israel ke konsultan Iran total menewaskan 16 orang, mereka tak hanya warga negara Iran namun juga masyarakat Suriah dan Lebonan. Serangan itu juga menewaskan dua warga sipil, seorang wanita dan anaknya.
Baca juga:
Sementara itu sumber di pemerintahan Iran seperti dikutip dari laporan RusTVNet, bahwa serangan drone terhadap Israel merupkan peringatan yang tidak terlalu berat.
Baca Juga: Isi Surat dari Iran Usai Serang Israel: Murni Aksi Bela Diri
"(Jika) rezim Israel melakukan kesalahan lagi, respon Iran akan jauh lebih berat," bunyi pernyataan pihak Iran.
Pada Sabtu (13/4) malam waktu setempat, Iran meluncurkan pesawat tanpa awak ke wilayah Israel. Sistem pertahanan udara AS di Timur Tengah melaporkan telah mencegat drone Iran saat masuk ke wilayah Israel.
Di lain pihak, tentara Israel (IDF) mengatakan pasukannya dalam siaga tinggi menyusul serangan Iran.
“Kesatuan Tempur Pertahanan Udara IDF dalam keadaan siaga tinggi, bersama dengan jet tempur IAF dan kapal Angkatan Laut Israel yang sedang menjalankan misi pertahanan di ruang udara dan laut Israel. IDF memantau semua target,” demikian pernyataan militer Israel.
Berita Terkait
-
Isi Surat dari Iran Usai Serang Israel: Murni Aksi Bela Diri
-
Kemlu: Belum Ada Informasi WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel
-
Iran Luncurkan Serangan Drone ke Israel, World War 3 Rajai Kolom Trending di X
-
Bareng-bareng Iran, Yaman Juga Lancarkan Serangan ke Israel Menggunakan Drone
-
Warga Irak dan Libanon Turun ke Jalan Sambut Sukacita Serangan Udara Iran ke Wilayah Israel
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!