Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat internal mengenai Indonesia darurat judi online. Rapat tersebut digelar buntut dari keluhan masyarakat terhadap maraknya judi online.
Jokowi memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga ke Istana Negara pada Kamis (18/4/2024) siang.
Mereka yang ikut rapat tersebut, di antaranya Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Mensesneg Pratikno, Menseskab Pramono Anung, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.
Baca Juga: Guru Honorer di Palangka Raya Kecanduan Judi Online hingg Tega Korbankan Ibu dan Adik Sendiri
"Pak Presiden jelaskan di awal ada keluhan-keluhan masyarakat, masyarakat kecil main judi lagi. Menurut kamu gimana? Masih banyak kan? Nah di situ kita jelasin juga ini langkahnya kita harus tegas, karena kamu aja bilang masih banyak jadi perlu diberantas," kata Budi usai rapat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Melalui rapat internal tersebut, Presiden memutuskam segera membentuk satuan tugas atau satgas terpadu. Satgas itu untuk memberantas judi online.
"Keputusannya satu minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentukan task force terpadu dalam rangka pemberantasan judi online," kata Budi.
Baca Juga: Kominfo Akui Sulit Lacak WNI Mafia Judi Online di Kamboja dan Myanmar
Budi menjelaskan perbedaan satgas terpadu yang bakal dibentuk dengan satgas-satgas yang sudah ada.
"Ini lebih ke kementerian lembaga nanti, semuanya," ungkap Budi.
Nantinya satgas terpadu pemberantasan judi online akan diisi oleh aparat penegak hukum, Kominfo, OJK, PPATK, serta kementerian/lembaga terkait.
Mengenai siapa yang menjadi koordinator dari satgas terpadu, Budi menyampaikan hal tersebut bakal diputuskan presiden.
"Nanti lihat pak presiden kan penegakkan hukum juga yang penting," kata Budi.
Budi membantah pembentukam satgas terpadu ini lantaran satgas yang ada tidak bekerja secara efektif. Pembentukan satgas terpadu diharapkan dapat mempertajam koordinasi kementerian/lembaga dalam memberantas keberadaan judi online.
"Jadi penguatan apalagi yang penting lahkahnya dilakukan secara efektif, karena kalau hanya satu lembaga, Kominfo doang nggak bisa, kewenagnan kita cuma takedown doang, situsnya," kata Budi.
Berita Terkait
-
Kepuasan Publik kepada Jokowi Malah Naik Setelah Pemilu, LSI Sebut Dua Faktor Ini
-
Sebut Prabowo Berpeluang Jadi Jembatan Pertemuan Jokowi-Megawati, Budi Arie: Kita Maunya Indonesia Rukun
-
Soal Pertemuan, Bahlil Pastikan Jokowi Tak Masalah Bertemu Megawati
-
Gibran Satset Telpon Dirut PLN Bantu Listrik Kampung di Papua, Netizen Bandingkan dengan Jokowi: 2 Periode Kemana Aja?
-
Jokowi Terima Kunjungan Mantan PM Inggris Tony Blair, Bahas Govtech hingga Carbon Storage
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun