Google Pecat 28 Karyawan yang Protes Agar Kontrak Cloud dengan Pemerintah Israel Dihentikan

Suara.com - Google mengumumkan pemecatan 28 karyawannya yang protes terhadap kontrak cloud perusahaan dengan pemerintah Israel, Kamis 18 April 2024. Keputusan ini diambil setelah sejumlah staf terlibat dalam aksi protes di beberapa lokasi kantor yang tidak disebutkan.

Alphabet, induk perusahaan Google, menyatakan bahwa sejumlah kecil karyawan yang ikut dalam protes mengganggu jalannya pekerjaan di kantor.

"Menghalangi pekerjaan karyawan lain secara fisik dan mencegah mereka mengakses fasilitas kami merupakan pelanggaran yang jelas terhadap kebijakan kami, dan perilaku yang sama sekali tidak dapat diterima," kata perusahaan itu dalam pernyataannya, dilansir dari Asiaone, 19 April 2024.

Google menyatakan bahwa mereka telah  menginvestigasi karyawan yang terlibat dalam protes, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja terhadap 28 orang.

Baca juga:

Masuk Bui, Pengasuh di Singapura Tampar dan Dorong Bayi

Sekarang Lebih Gampang Menemukan Lokasi Toilet Bidet di Singapura, Berikut Caranya

Sementara para pekerja Google yang terlibat dalam kampanye No Tech for Apartheid menyebut tindakan pemecatan tersebut sebagai "tindakan pembalasan yang mencolok" dalam sebuah pernyataan di Medium.

Mereka juga menegaskan bahwa beberapa karyawan yang tidak langsung terlibat dalam protes juga dipecat oleh Google.

"Para pekerja Google memiliki hak untuk memprotes secara damai mengenai syarat dan ketentuan kerja kami," tambah pernyataan tersebut.

Pemprotes menyoroti bahwa kontrak Project Nimbus senilai US$1,2 miliar (S$1,63 miliar) yang diberikan kepada Google dan Amazon.com pada tahun 2021 untuk memasok layanan cloud kepada pemerintah Israel, mendukung pengembangan alat militer oleh pemerintah Israel.

Namun, Google menegaskan bahwa kontrak Nimbus "tidak ditujukan untuk pekerjaan yang sangat sensitif, rahasia, atau militer yang berkaitan dengan senjata atau layanan intelijen."

Protes ini bukan hal baru bagi Google. Pada tahun 2018, para pekerja berhasil mempengaruhi perusahaan untuk menunda kontrak dengan militer AS, Project Maven, yang bertujuan untuk menganalisis citra drone udara yang berpotensi digunakan dalam pertempuran.