Suara.com - Presiden Partai Keadikan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengaku menerima masukan dari Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh soal langkah politik ke depan, soal pilihan bergabung ke pemerintahan baru atau jadi oposisi. Masukan tersebut, kata Syaikhu, akan dijadikan pertimbangan dalam memberikan keputusan PKS ke depannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Syaikhu usai bertemu Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).
"Kaitan dengan ke depan akan seperti apa, masukan dari Bang SP (Surya Paloh) sangat luar biasa dan itu akan menjadi masukan bagi kami di DPTP karena itu yang akan memutus kan hal-hal strategis apakah akan mengambil koalisi atau oposisi," kata Syaikhu.
Sementara itu di sisi lain, Syaikhu mengatakan bahwa pihaknya banyak membahas mengenai kerja sama di Pilkada dengan NasDem. Menurutnya, di beberapa daerah sudah dikerucutkan untuk bersama-sama mengusung figur tertentu di Pilkada Serentak tahun ini.
"Saya kira tadi sudah banyak pembahasan yang memang kita ingin mengerucutkan di titik-titik tentu khususnya di pilkada. Kita juga menyepakati berapa daerah yang akan kita usung sama sama. Tentu ini awal dari kebersamaan tentunya yang harus kuta lakukan," tuturnya.
Surya Minta PKS Merenung
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh meminta PKS untuk merenungkan soal sikap politiknya ke depan apakah akan bergabung dengan pemerintahan atau menjadi oposisi.
Hal itu diungkapkan Surya Paloh usai dirinya dikunjungi jajaran PKS di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024) sore.
"Saya katakan tadi sama teman-teman PKS coba renungkan, apa apa yang terbaik bagi negeri ini. PKS di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Tapi bagi saya yang saya pahami, ada kesamaan PKS sama NasDem itu. Apa kesamaan nya? Siap dua duanya," kata Surya.
Baca Juga: Keok di Pilpres, NasDem-PKS Berpeluang Tetap Mesra di Pilkada 2024: Wilayah Masih Dirahasiakan!
Pasalnya, kata Surya, saat ini NasDem dan PKS sama-sama sedang mengkaji dan belum ada yang final.
"Bagaimana arahannya nanti, nanti apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Kita masih kaji bersama juga, jadi belum sampai ke tahap final," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
KPK Ungkap Pengembalian Dana Haji Ilegal! Siapa Saja yang Sudah Mengaku?