Suara.com - Presiden Partai Keadikan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengaku menerima masukan dari Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh soal langkah politik ke depan, soal pilihan bergabung ke pemerintahan baru atau jadi oposisi. Masukan tersebut, kata Syaikhu, akan dijadikan pertimbangan dalam memberikan keputusan PKS ke depannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Syaikhu usai bertemu Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).
"Kaitan dengan ke depan akan seperti apa, masukan dari Bang SP (Surya Paloh) sangat luar biasa dan itu akan menjadi masukan bagi kami di DPTP karena itu yang akan memutus kan hal-hal strategis apakah akan mengambil koalisi atau oposisi," kata Syaikhu.
Sementara itu di sisi lain, Syaikhu mengatakan bahwa pihaknya banyak membahas mengenai kerja sama di Pilkada dengan NasDem. Menurutnya, di beberapa daerah sudah dikerucutkan untuk bersama-sama mengusung figur tertentu di Pilkada Serentak tahun ini.
"Saya kira tadi sudah banyak pembahasan yang memang kita ingin mengerucutkan di titik-titik tentu khususnya di pilkada. Kita juga menyepakati berapa daerah yang akan kita usung sama sama. Tentu ini awal dari kebersamaan tentunya yang harus kuta lakukan," tuturnya.
Surya Minta PKS Merenung
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh meminta PKS untuk merenungkan soal sikap politiknya ke depan apakah akan bergabung dengan pemerintahan atau menjadi oposisi.
Hal itu diungkapkan Surya Paloh usai dirinya dikunjungi jajaran PKS di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024) sore.
"Saya katakan tadi sama teman-teman PKS coba renungkan, apa apa yang terbaik bagi negeri ini. PKS di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Tapi bagi saya yang saya pahami, ada kesamaan PKS sama NasDem itu. Apa kesamaan nya? Siap dua duanya," kata Surya.
Baca Juga: Keok di Pilpres, NasDem-PKS Berpeluang Tetap Mesra di Pilkada 2024: Wilayah Masih Dirahasiakan!
Pasalnya, kata Surya, saat ini NasDem dan PKS sama-sama sedang mengkaji dan belum ada yang final.
"Bagaimana arahannya nanti, nanti apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Kita masih kaji bersama juga, jadi belum sampai ke tahap final," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
AS dan Israel Bom Sekolah Khusus Putri di Iran, 36 Siswi Tewas
-
Pernyataan Resmi Kemlu RI soal Serangan AS-Israel ke Iran: Indonesia Siap Fasilitasi Dialog
-
Perang Meluas di Timur Tengah: Iran Hantam Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait dan Uni Emirat Arab
-
Iran Bom Markas Besar Angkatan Laut AS! Lalu Tembakkan 75 Rudal ke Israel
-
Sabtu Pagi Teheran Dibom, Sabtu Sore Iran Langsung Kirim Rudal ke Israel
Terkini
-
Fakta Tersembunyi Iran Dikeroyok AS dan Israel: Benarkah Cuma karena Isu Kepemilikan Nuklir?
-
AS dan Israel Bom Sekolah Khusus Putri di Iran, 36 Siswi Tewas
-
Pernyataan Resmi Kemlu RI soal Serangan AS-Israel ke Iran: Indonesia Siap Fasilitasi Dialog
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Pangkalan AS, Timur Tengah di Ambang Eskalasi
-
Satu Warga Abu Dhabi Tewas, Uni Emirat Arab Ancam Balas Serangan Iran
-
Perang Meluas di Timur Tengah: Iran Hantam Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait dan Uni Emirat Arab
-
Kenapa Pakistan Deklarasikan Perang ke Afghanistan? Ini 5 Faktanya
-
BGN Tegaskan Info Pembukaan PPPK Tahap 3 Hoaks, Masyarakat Diminta Waspada Penipuan
-
KPK Soroti Mobil Dinas Rp 8,5 M Gubernur Kaltim, Ingatkan Risiko Korupsi Pengadaan
-
Iran Bom Markas Besar Angkatan Laut AS! Lalu Tembakkan 75 Rudal ke Israel