Suara.com - Presiden Partai Keadikan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengaku menerima masukan dari Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh soal langkah politik ke depan, soal pilihan bergabung ke pemerintahan baru atau jadi oposisi. Masukan tersebut, kata Syaikhu, akan dijadikan pertimbangan dalam memberikan keputusan PKS ke depannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Syaikhu usai bertemu Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).
"Kaitan dengan ke depan akan seperti apa, masukan dari Bang SP (Surya Paloh) sangat luar biasa dan itu akan menjadi masukan bagi kami di DPTP karena itu yang akan memutus kan hal-hal strategis apakah akan mengambil koalisi atau oposisi," kata Syaikhu.
Sementara itu di sisi lain, Syaikhu mengatakan bahwa pihaknya banyak membahas mengenai kerja sama di Pilkada dengan NasDem. Menurutnya, di beberapa daerah sudah dikerucutkan untuk bersama-sama mengusung figur tertentu di Pilkada Serentak tahun ini.
"Saya kira tadi sudah banyak pembahasan yang memang kita ingin mengerucutkan di titik-titik tentu khususnya di pilkada. Kita juga menyepakati berapa daerah yang akan kita usung sama sama. Tentu ini awal dari kebersamaan tentunya yang harus kuta lakukan," tuturnya.
Surya Minta PKS Merenung
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh meminta PKS untuk merenungkan soal sikap politiknya ke depan apakah akan bergabung dengan pemerintahan atau menjadi oposisi.
Hal itu diungkapkan Surya Paloh usai dirinya dikunjungi jajaran PKS di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024) sore.
"Saya katakan tadi sama teman-teman PKS coba renungkan, apa apa yang terbaik bagi negeri ini. PKS di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Tapi bagi saya yang saya pahami, ada kesamaan PKS sama NasDem itu. Apa kesamaan nya? Siap dua duanya," kata Surya.
Baca Juga: Keok di Pilpres, NasDem-PKS Berpeluang Tetap Mesra di Pilkada 2024: Wilayah Masih Dirahasiakan!
Pasalnya, kata Surya, saat ini NasDem dan PKS sama-sama sedang mengkaji dan belum ada yang final.
"Bagaimana arahannya nanti, nanti apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Kita masih kaji bersama juga, jadi belum sampai ke tahap final," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
Pilihan
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
-
Harry de Fretes Bagikan Kabar Haji Bolot Meninggal, Keluarga: Hoaks, Itu Orang Kurang Kerjaan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
Terkini
-
Siksa Bocah di Taman Kramat Pulo hingga Tersengat Listrik, 2 Remaja Ditangkap Polisi
-
Usut Gurita Suap Bea Cukai, KPK Periksa Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus
-
Kemenag Gelar Nikah Massal Gratis, Peserta Terpilih Berkesempatan Dapat Modal Usaha
-
Menteri Hukum Dorong Penyelesaian Aduan Masyarakat Lewat Program Pasti Ada Solusi
-
Siaga di Bundaran HI! Mobil Tahanan Polda Metro Siap Angkut Perusuh di Demo Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
-
Ahmad Luthfi Gandeng KPK Benahi Tata Kelola Tambang dari Hulu ke Hilir
-
Klaim Tanpa Senjata Api, 6.088 Personel Gabungan Amankan Demo Mahasiswa di Jakarta
-
Mahasiswa Bakal Gelar Aksi Menuju Indonesia Bangkrut di Bundaran HI, Tuntut Harga BBM Diturunkan
-
BPK Apresiasi Kinerja Bulog, Capaian Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri Tembus 77 Persen