Suara.com - Presiden Partai Keadikan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengaku menerima masukan dari Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh soal langkah politik ke depan, soal pilihan bergabung ke pemerintahan baru atau jadi oposisi. Masukan tersebut, kata Syaikhu, akan dijadikan pertimbangan dalam memberikan keputusan PKS ke depannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Syaikhu usai bertemu Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).
"Kaitan dengan ke depan akan seperti apa, masukan dari Bang SP (Surya Paloh) sangat luar biasa dan itu akan menjadi masukan bagi kami di DPTP karena itu yang akan memutus kan hal-hal strategis apakah akan mengambil koalisi atau oposisi," kata Syaikhu.
Sementara itu di sisi lain, Syaikhu mengatakan bahwa pihaknya banyak membahas mengenai kerja sama di Pilkada dengan NasDem. Menurutnya, di beberapa daerah sudah dikerucutkan untuk bersama-sama mengusung figur tertentu di Pilkada Serentak tahun ini.
"Saya kira tadi sudah banyak pembahasan yang memang kita ingin mengerucutkan di titik-titik tentu khususnya di pilkada. Kita juga menyepakati berapa daerah yang akan kita usung sama sama. Tentu ini awal dari kebersamaan tentunya yang harus kuta lakukan," tuturnya.
Surya Minta PKS Merenung
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh meminta PKS untuk merenungkan soal sikap politiknya ke depan apakah akan bergabung dengan pemerintahan atau menjadi oposisi.
Hal itu diungkapkan Surya Paloh usai dirinya dikunjungi jajaran PKS di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024) sore.
"Saya katakan tadi sama teman-teman PKS coba renungkan, apa apa yang terbaik bagi negeri ini. PKS di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Tapi bagi saya yang saya pahami, ada kesamaan PKS sama NasDem itu. Apa kesamaan nya? Siap dua duanya," kata Surya.
Baca Juga: Keok di Pilpres, NasDem-PKS Berpeluang Tetap Mesra di Pilkada 2024: Wilayah Masih Dirahasiakan!
Pasalnya, kata Surya, saat ini NasDem dan PKS sama-sama sedang mengkaji dan belum ada yang final.
"Bagaimana arahannya nanti, nanti apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Kita masih kaji bersama juga, jadi belum sampai ke tahap final," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Hobi Comot Kader Parpol Lain, PSI Dinilai Gagal Bangun Kader Sendiri
-
Skandal Ketua Ombudsman Coreng Lembaga Independen, Desakan Reformasi Pengawasan Etik Menguat
-
Cek Fakta: Benarkah Israel Diserang Lebah? Ternyata di Sini Lokasinya
-
Petinggi Mossad Tegaskan Misi Gulingkan Iran Belum Selesai: Rezim Ini Harus Lenyap dari Dunia
-
Berburu Cuan dari Hama, Petugas PPSU Dibayar Rp5.000 Tiap Tangkap Sekilo Ikan Sapu-sapu
-
Polisi Selidiki Penyebab Kematian Wanita Paruh Baya Tergeletak di Rumah Tangerang
-
PBB Ingatkan Hizbullah, Minta Patuhi Gencatan Senjata Lebanon-Israel
-
PM Lebanon Nawaf Salam Puji Donald Trump soal Gencatan Senjata 10 Hari dengan Israel
-
PBB Sambut Baik Kesepakatan Gencatan Senjata di Lebanon
-
Sudah 4 Bulan Ditahan, Bupati Pati Sudewo Sampaikan Pesan Rindu dari Rutan KPK