Suara.com - Tahapan Pilpres 2024 telah selesai, dengan ditetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih. Pemerintahan Indonesia yang baru segera terbentuk.
Pakar tata negara, Refly Harun angkat bicara mengenai peluang Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bergabung dengan pemerintahan. Dia menyebut bila keduanya masuk ke pemerintahan sama saja dengan pengkhiatan.
Refly Harun mengakui tidak bisa melarang Anies atau Cak Imin untuk bergabung dengan pemerintahan. Namun, dia memastikan akan menolak seandainya ada tawaran yang mengajaknya masuk.
"Secara otonom saya akan mengatakan tidak (bergabung ke pemerintahan), oke. Tetapi saya akan bilang juga sama Anies dan Muhaimin, eh anda itu sudah dibantu sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan anda menjadi penghianat kan begitu," ujar Refly Harun saat hadir di acara Rakyat Bersuara seperti dilihat di kanal YouTube Official iNews dikutip Kamis (25/4/2024).
Menurutnya, banyak masyarakat yang ingin melihat Indonesia lebih baik rela berkorban mendukung pasangan Anies dan Cak Imin.
Beberapa lainnya juga ingin berjuang untuk pemilu jujur, adil, dan demokratis. Karena itu tidak tepat bila keduanya memilih untuk bergabung ke pemerintahan.
"Ini dengar ya Anis dan Muhaimin kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, anda penghianat. Kan sederhana," katanya.
Sebelumnya, setelah Mahmakamah Konstitusi (MK) telah menolak seluruh gugatan mengenai sengketa Pilpres 2024, termasuk dari pihak Anies-Muhaimin.
KPU kemudian menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wapres terpilih. Anies dan Cak Imin pun hadir dalam penetapan tersebut.
Baca Juga: Cak Imin Nitip Agenda Perubahan ke Prabowo, Malah Diingatkan Perkara Ini
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!