Suara.com - Partai Golkar dan Gerindra melakukan pertemuan di salah satu hotel di daerah Kota Serang beberapa hari lalu. Dua partai besar di tingkat Provinsi Banten itu seolah mengisyaratkan bakal membangun koalisi pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 mendatang.
Silaturahmi antara Golkar dan Gerindra menjelang Pilkada Serentak 2024 itu seolah mengisyaratkan akan terjadi koalisi antara dua partai kuat itu di Pilgub Banten 2024.
Menurut informasi yang dihimpun, pertemuan dikomandoi langsung oleh pimpinan kedua parpol tersebut, yakni Ketua DPD Partai Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah dan Ketua DPD Partai Gerindra Banten Andra Soni.
"Alhamdulillah, silaturahmi formal ini penuh suasana persahabatan. Ini pertemuan awal yang insya Allah, akan punya jalan tengah di akhir," kata Tatu dikutip dari Bantennews (Jaringan Suara.com) Jumat (26/4/2024).
Menurut Tatu, pertemuan Golkar dengan Gerindra merupakan proses komunikasi politik yang harus dilakukan Golkar Banten untuk menentukan arah koalisi di pilkada provinsi, dan delapan kabupaten/kota.
terlebih, di semua tingkatan pilkada, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sudah menugaskan sejumlah kader untuk menjadi bakal calon kepala daerah.
Komunikasi politik dengan Gerindra, menurut Tatu, cukup mudah dilakukan. Dalam Koalisi Indonesia Maju, Golkar-Gerindra serta sejumlah partai politik lainnya, telah memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Silaturahmi ini harus dilakukan karena kami juga sudah bersama pada proses pemilihan presiden. Jadi komunikasinya lebih cair. Apalagi, kami memang nyaman bersama Partai Gerindra,” ujar Tatu.
Menurutnya, pilkada tahun ini cukup unik. Sebab selain dilakukan serentak, sejumlah partai politik juga punya sejumlah bakal calon yang akan diusung.
Namun tanpa merinci pada pilkada mana saja Golkar dan Gerindra berkoalisi, Tatu mengisyaratkan akan terjadi di tujuh dari sembilan pilkada di Banten. Termasuk di Pilkada Banten.
"Ini masih komunikasi awal, tetapi memang ada kesepahaman yang kuat. Selanjutnya akan dilakukan komunikasi kembali agar koalisi yang kami harapkan bersama akan menjadi kenyataan. Prinsipnya, tantangan dan masalah pembangunan daerah, dibutuhkan sinergi dan kebersamaan," ujarnya.
Ketua DPD Partai Gerindra Banten Andra Soni menilai, pihaknya diminta oleh pimpinan pusat untuk memperkuat komunikasi politik di daerah, terutama dengan Partai Golkar.
Apalagi, kata Andra, Partai Gerindra harus mampu mengawal kebijakan pemerintah pusat di daerah, setelah Prabowo Subianto, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, dilantik sebagai presiden.
"Pola pemerintahan provinsi adalah perwakilan pusat, sehingga penting kolaborasi dilakukan. Gerindra ingin ambil posisi itu, mengawal kebijakan pusat di tingkat daerah," ujarnya.
Golkar maupun Gerindra belum membicarakan komposisi koalisi maupun bakal calon kepala daerah yang akan diusung.
Tag
Berita Terkait
-
RUU Pemilu Jadi Tarik Ulur: Demokrat Nilai Tak Perlu Buru-Buru, Golkar Minta Segera Dibahas
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Bahlil Bakal Jadi Menko? Begini Respons Sekjen Golkar
-
Golkar Desak RUU Pemilu Segera Dibahas Jika Ingin Ada Perubahan: Akhir Tahun Tahapan Dimulai!
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
RUU PPRT Belum Tuntas usai 22 Tahun, Koalisi Minta Presiden Segera Ambil Sikap
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps
-
Perdokjasi Dorong Prodi S2 Kedokteran Asuransi Pertama di Indonesia, Target Berdiri 2028
-
Insiden Panipahan Jadi 'Wake-Up Call', Kapolda Riau Deklarasi Perang Total Lawan Narkoba