Meski Dukung Penambahan Pos Kementerian, Demokrat Tetap Minta Prabowo Hati-hati

Suara.com - Partai Demokrat mendukung rencana penambahan pos kementerian di kabinet Prabowo-Gibran. Partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menilai penambahan kementerian bisa membawa manfaat ke masyarakat.

"Kalau misalnya dengan penambahan kementerian ini, rakyat bisa lebih semakin diurus, semakin mendapat manfaat, mengapa tidak?” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Juru Bicara Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Jumat (10/5/2024).

Selain itu, Herzaky mengatakan penambahan pos di kementerian dinilai dapat membuat program-program strategis pemerintah semakin terkoordinir.

"Penambahan kementerian, membuat isu-isu spesifik, program-program spesifik akan semakin diurus oleh kementerian-kementerian atau badan-badan tertentu secara spesifik," terang Herzaky.

Meski begitu, Herzaky tetap mewanti-wanti Prabowo agar berhati-hati melakukan penambahan pos kementerian, khususnya terkait keuangan negara.

Tujuannya, supaya penambahan pos kementerian dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

"Akan ada batasan-batasan seperti itu yang akan menjadi pedoman bagi kami semua nanti dalam menjalankan roda pemerintahan ke depannya," jelas Herzaky.

Lebih lanjut, Herzaky meyakini rencana penambahan pos kementerian sudah ditimbang secara matang.

"Jika memang benar akan ada penambahan Kementerian ke depannya, semuanya tentu sudah melalui pertimbangan dan perhitungan secara matang," ungkapnya.

Baca Juga: Indonesia Akan Pamerkan Program Pamsimas dalam WWF ke-10 di Bali

Didukung Gerindra

Sebagai informasi, kabinet Prabowo-Gibran disebut-sebut akan menambah nomenklatur kementerian menjadi 40. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menyambut baik rencana itu.

"Jadi kita nggak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus," kata Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Menurut dia, Indonesia sebagai negara besar pasti memiliki tantangan yang besar pula. Hal itu dinilainya wajar jika dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mengumpulkan banyak orang.