Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat angkat bicara soal ucapan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyatakan Presiden Soekarno bukan milik satu partai. Prabowo berujar bapak proklamasi itu milik seluruh rakyat Indonesia.
Menurut Djarot, PDIP tidak pernah mengajarkan kepada kader-kadernya jika Bung Karno hanya milik partainya saja.
"Di dalam setiap pendidikan kader dan sekolah PDI Perjuangan selalu diajarkan Bung Karno adalah penggali Pancasila, proklamator dan bapak bangsa Indonesia. Kami tidak pernah ajarkan bahwa Bung Karno hanya milik PDI Perjuangan," kata Djarot kepada wartawan, Jumat (10/5/2024).
"Tetapi milik bangsa Indonesia bahkan beliau adalah milik dunia karena jasanya sangat besar dalam berjuang melawan nekolim (Neo Kolonialisme-Imprealisme) untuk kemerdekaan bangsa-bangsa terjadi di Asia dan Afrika," sambungnya.
Ia mengatakan, Bung Karno mendapatkan 26 Doktor HC dari bebagai univeritas ternama di dunia, untuk itu partai konsisten di dalam setiap jenjang pendidikan kader untuk mengajarkan, melaksanan ajaran, pemikiran dan nilai-nilai semangat Bung Karno.
Lebih lanjut, ia mengingatkan, jika Bung Karmo merupakan pendiri Partai Nasional Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka yakni tanggal 4 Juli 1927 yang merupakan cikal bakal dari PDIP.
"Jadi sangat logis jika di dalam setiap baliho, spanduk partai atau atribut partai selalu ada gambar Bung Karno," katanya.
"Kalau partai lain mau pasang gambar Bung Karno di baliho atau atribut partai lainnya juga boleh kok," sambungnya.
Prabowo soal Bung Karno
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan Presiden Soekarno bukan milik satu partai. Ia berujar bapak proklamasi itu milik seluruh rakyat Indonesia.
Prabowo menegaskan itu saat menyinggung ihwal perasaannya yang merasa didukung sejumlah presiden, termasuk Soekarno.
"Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo di Rakornas PAN di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/5/2024).
Berita Terkait
-
Ungkit Bung Karno Diacuhkan Era Orba, Elite PDIP Ingatkan Prabowo Tak Anti-kritik: Jangan Anggap Oposisi Pengganggu!
-
Zulhas Ajak 38 Pimpinan DPW PAN Bertemu Jokowi Sore Ini: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana
-
Punya 4 Kandidat Termasuk Ponakan Prabowo, Kans Besar Gerindra Usung Kader di Pilkada DKI Gegara Ini
-
Zulhas Bela Prabowo Dituding Menang Pilpres karena Bansos, Politisi PDIP Ungkit Dissenting Opinion Hakim MK
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
- Pelatih asal Spanyol Sebut Persib Bandung Kandidat Juara, Kedalaman Skuad Tak Tertandingi
Pilihan
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
Terkini
-
143 Juta Orang Diprediksi Mudik Lebaran 2026, Jateng Jadi Tujuan Utama
-
Polemik Permintaan THR Pengurus RW di Kalideres: Cuma Ikut Tradisi!
-
Tol Jogja-Solo Ruas Purwomartani-Prambanan Siap Fungsional untuk Mudik 2026, Dibuka 16 Maret
-
DPR Dorong Penguatan Baharkam Polri, Fungsi Pencegahan Kejahatan Harus Diperkuat
-
Proyek LRT Jakarta Velodrome-Manggarai Rampung Agustus 2026
-
Praperadilan Ditolak, Kubu Yaqut Sebut Hakim Hanya Menyoroti Alat Bukti
-
Zionis Kiamat! Warga Israel Kocar Kacir Dihujani Rudal
-
Perjanjian Dagang RIAS Digugat ke PTUN, DPR Dikritik Tak Kritis Jalankan Fungsi Pengawasan
-
Ikuti Jejak Eggi Sudjana, Tersangka Rismon Ajukan Restorative Justice di Kasus Ijazah Jokowi
-
Durasi Perang Iran Tidak Pasti, Donald Trump Plin-plan?