Suara.com - Politisi PKS Mardani Ali Sera setuju dengan Prabowo Subianto yang berpesan agar tak mengganggu pemerintah jika tidak mau diajak kerja sama.
"Setuju dengan statement pak @prabowo, jangan ganggu pemerintah. Kontrol saja agar bekerja sesuai kepentingan rakyat," tulisnya di akun X miliknya dilihat Sabtu 11 Mei 2024.
Mardani lalu mencontohkan sikap PKS yang menjadi oposisi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tapi tidak pernah mengganggu pemerintah.
"Seperti yang selama ini @PKSejahtera lakukan di era pemerintahan pak @jokowi. PKS selama pemerintahan Jokowi jadi oposisi yang kritis dan konstruktif," ujarnya.
Pernyataan Mardani seketika mendapatkan tanggapan dari warganet. Ada yang menyindir kalau PKS saat ini sedang ngemis jabatan di era pemerintahan Prabowo.
"Apakah PKS ngemis jabatan juga?" tulis warganet.
"Demi Allah...Kalau PKS gabung dgn pemerintahan Prabowo Gibran, saya sekeluarga keluar dari keanggotaan PKS," ucap warganet.
Diketahui, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku tidak masalah dengan pihak-pihak yang enggan diajak kerja sama. Hanya saja, ia meminta pihak tersebut jangan justru menjadi pengganggu.
"Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa," kata Prabowo di Rakornas PAN di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/5/2024).
Prabowo mempersilakan mereka yang tidak mau bekerja sama untuk menjadi penonton. Tetapi ia sekaligus meminta yang menonton dan tidak mau bekerja sama untuk tidak menganggu.
"Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu," ujar Prabowo.
"Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia," kata Prabowo.
Berita Terkait
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut
-
Rayakan HUT ke-18 Partai Secara Sederhana, Sejumlah Elite Gerindra Mulai Berdatangan ke Kertanegara
-
Prabowo dan PM Australia Teken Traktat Keamanan Bersama
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing