Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, enggan menjelaskan secara detil soal penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.
Ia justru berseloroh jika penyusunan kabibet Prabowo-Gibran tidak akan seperti organisasi induk sepak bola di Indonesia, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
"Susunan kabinet tidak sama dengan susunan PSSI," kata Airlangga di Jakarta Pusat, Sabtu (11/5/2024).
Di sisi lain, ia juga membantah adanya perebutan jatah kursi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran saat ini.
"Tidak pernah ada yang rebutan," ungkapnya.
Lebih lanjut, saat ditanya soal berapa kursi menteri yang akan didapat oleh Golkar dalam kabinet Prabowo-Gibran, Airlangga belum mau menjawabnya.
"Tunggu tanggal mainnya," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih Prabowo Subianto soal jatah menteri, kendati partainya berharap dapat lebih banyak.
Zulhas mengklaim PAN memiliki banyak kader hebat yang layak menjadi menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Begini Nasib Kelanjutan Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran
"Terserah kepada beliau. Kalau kader PAN kan banyak yang hebat-hebat," kata Zulhas usai membuka Rakornas PAN di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/5).
Sementara ditanya perihal pos kementerian yang cocok, Zulhas justru menyebutkan sejumlah pengurus PAN yang dianggap layak menjadi menteri.
"Ada Yandri, ada Pak Asman, ada Eddy Soeparno ya kan, kalau Pak Hatta maqomnya laen, ada Pak Saleh Daulay, banyak ya," ujar Zulhas.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026 Usai Kalahkan Vietnam
Pilihan
Terkini
-
Prof. Ikrar Soroti Biaya Perjalanan Luar Negeri Prabowo: Pakai Uang Pribadi Harus Tetap Diaudit BPK
-
Prof Ikrar Soroti Dubes Tak Dilibatkan Diplomasi Luar Negeri Prabowo: yang Ikut Malah Teddy
-
545 Kepala Daerah Tersandung Korupsi, Wamendagri Singgung Bantuan Politik Tidak Jelas
-
Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Nadiem Makarim
-
75 Persen Keluarga RI Pakai Daycare, Menteri PPPA: Banyak yang Tak Berizin dan Berisiko bagi Anak!
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Marak Kekerasan di Daycare, DPR Desak Evaluasi Menyeluruh Sistem Pengasuhan Anak
-
Bukan Sekadar Teror, Polisi Didesak Sikat Otak Penyerangan Andrie Yunus!
-
YLKI Minta Kepala BGN Baru Siapkan Trauma Healing bagi Korban Keracunan MBG
-
Tak Bisa Asal Masuk! Polisi Jabat di Kementerian Wajib Ikuti Open Bidding dan Seleksi Ketat