Suara.com - Pemerintah sedang proses pembentukan panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK berikutnya. Ini menyusul masa jabatan empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2024 yang akan segera berakhir.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungakap harapannya untuk pemimpin KPK selanjutnya, salah satunya tidak memiliki afiliasi.
"Tapi dari delapan tahun, jalan sembilan pengalaman saya di KPK sebagai pimpinan itu kan, semakin dia tidak memilik afiliasi dengan instanti tempat asal atau punya hubungan dengan para pejabat-pejabat tinggi yang lain, ya itu buat saya, itu lebih bagus," kata Alex dikutip Suara.com, Selasa (14/5/2024).
Dengan begitu, kata Alex, dalam proses penindakan tidak ada rasa sungkan.
"Ketika dia melakukan penindakan, enggak ada sungkan-sungkannya, toh dia enggak kenal dengan siapapun," kata Alex.
"Jadi pimpinan sudah dari ya ini pendapat saya pribadi ya, sudah mungkin petinggi dari pejabat yang sebelumnya punya networking dengan pejabat-pejabat yang lain, termasuk dengan pengurus partai politik, mungkin ada, ya, ada rasa sungkan ketika kemudian berhubungan dengan perakara," sambungnya.
Dia menyebut di masa kempimpinan saat ini, mereka sangat menutup celah intervensi dari pihak luar.
"Itu nyaris tertutup pintu untuk melakukan intervensi kan begitu kan, dalam pengertian yang negatif ya, kalau intervensi kan negatif," ujarnya.
Dia mencontohkan, ketika KPK melakukan pengusustan perkara. Penyidik sudah menemukan alat bukti yang cukup, dan sudah menetapkan tersangka.
Baca Juga: Curhatan Pimpinan KPK Nurul Ghufron Sebelum Diadili Dewas: Bangun Pagi, Sarapan, Baca Doa
"Kemudian dari jaksa penuntut umum juga sudah yakin cukup alat bukti, nah kalau situasinya seperti itu, enggak mungkin pimpinan itu, nyaris tidak mungkin aka menyatakan ‘stop’ karena ini kenyangkut pihak-pihak tertentu, kan begitu," jelasnya.
Bentuk Pansel
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikan nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan KPK dan Dewas KPK masih terus digodok.
Ia berujar pembentiam pansel tentu memperhatikan harapan dari masyarakat untuk mendapatkan anggota Pansel yang kredibel dan berintegritas. Nantinya ada sembilan nama yang bakal menjadi anggota Pansel.
"Adapun keanggotaan pansel tersebut akan berjumlah 9 orang yang terdiri dari 5 orang dari unsur pemerintah dan 4 orang dari unsur masyarakat yang akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden," kata Ari kepada wartawan, Kamis (9/5).
Sebelumnya, Ari menyampaikan sesuai rencana, Pansel bakal diumumkan pada Mei. Meski begitu saat ini pembentukan pansel masih dalam tahap proses.
"Pembentukan Pansel Capim KPK masih dalam proses yang rencananya akan diumumkan pada bulan ini," ucap Ari.
Berita Terkait
-
Pimpinan KPK Alexander Marwata Bela Nurul Ghufron Di Kasus Mutasi ASN Kementan
-
Jokowi Siapkan Tokoh Baik dan Berintegritas untuk Anggota Pansel Pimpinan KPK
-
Curhatan Pimpinan KPK Nurul Ghufron Sebelum Diadili Dewas: Bangun Pagi, Sarapan, Baca Doa
-
Eks Ketua Bicara Seleksi Calon Pansel KPK: Harus Kredibel Dan Berintegritas
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
- 5 HP Android dengan Kualitas Setara iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max
Pilihan
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
Terkini
-
Uang Pengganti Membengkak Jadi Rp13,4 Triliun, Kerry Riza Tak Terima dan Ajukan Kasasi
-
Wamendagri Wiyagus: Desa Berperan Penting Perkuat Ketahanan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global
-
Heboh Isu SDN di Ende Digusur Jadi Kopdes, Jenderal Maruli: Gak Normal kalau Membubarkan Sekolah
-
Dilema Driver Ojol Pilih Mesin Motor Awet atau Kantong Jebol karena Harga Pertamax Naik
-
Percepat Normalisasi Sungai, Satgas PRR Buka Peluang Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
-
Namanya Muncul dalam Kasus Korupsi BGN, Wakil Ketua KPK: Saya Tak Bisnis Dapur
-
Wamendagri Ribka Haluk: Pendidikan Kunci Tingkatkan Kualitas SDM Menuju Indonesia Emas 2045
-
Ekonom Sentil Negara Sibuk Biayai Program Besar, Daya Beli Rakyat Dibiarkan Ambruk
-
Hakim Militer Perintahkan Video dan Tumbler Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dimusnahkan
-
Butuh Rp667 T Tapi Hanya Dipatok Rp139 T, Menhan Usulkan Tambahan Anggaran Rp195 T ke DPR untuk 2027