Suara.com - Viralnya anggota Dinas Perhubungan Kota Medan yang dituding melarang berjualan pedagang karena tak diberi Martabak membuat laporan ke polisi karena perekam diduga mencemarkan nama baik.
Hal itu ramai jadi perbincangan netizen, bahkan video klarifikasi anggota Dishub tersebut banjir hujatan.
Melansir @dishub_medan, Rabu (15/5/2024) beberapa anggota Dishub yang terekam kamera pada kasus viral di Medan itu berjejer tiga. Mereka menjelaskan bahwa yang dituduhkan perekam selama video viral itu tidaklah benar.
"Oleh karena itu, kami melapor ke pihak berwajib atas video tersebut akibat tercemarnya nama baik saya dan Dishub Kota Medan. Demikian saya Julianto Chandra, saya ucapkan terima kasih," ujar anggota Dishub tersebut.
Baca Juga:
Cara Kirim Foto HD Tanpa Pecah di Facebook Messenger
Tak Selalu Berisiko, Hamil Saat Usia di Atas 40 Tahun Seperti Syahrini Juga Ada Manfaatnya
Alih-alih mendapat respon positif, para anggota tersebut semakin dihujat oleh netizen di media sosial.
"Kau malak, kau pulak yang lapor," kecam salah satu netizen.
"Gini loh, membela diri karena enggak ada bukti kau meminta, tapi anehnya Dishbu kok urusin pedaganga?. Kalau masalah seperti itu setahuku lihat di mana-mana ranahnya Satpol PP," kata netizen lain.
"Masalah martabak aja dibawa ke polisi, saya percaya pedagang kecil," balas lainnya.
"Malah dilindungi, bukan dikasih sanksi, kocak!" ujar netizen lain.
Video dugaan para anggota Dishub yang meminta martabak ke salah satu pedagang di Jalan Gajah Mada Kota Medan sempat viral pada Selasa (14/5/2024).
Dari video perekaman milik pedagang, ia dilarang berjualan, dengan alasan karena awalnya para anggota tersebut meminta Martabak yang ia jual. Tak diberi, penjual itu mendapat surat larangan berjualan.
Video tersebut sebenarnya sudah ditanggapi oleh Kepala Dishub Kota Medan, Iswar Lubis. Ia yakin bahwa anggotanya tak melakukan aksi seperti yang dinarasikan perekam video.
Berita Terkait
-
Lewat Ceramah, Gus Miftah Sindir Kembali Kontroversi Es Teh yang Sempat Viral
-
Viral Mandor TKA Dikeroyok di Morowali, Arogan Jadi Pemicu? Ini 4 Faktanya
-
Heboh Undi Doorprize di Acara Mancing Gratis, Tupoksi Gibran Disorot: Wapres Rasa Lurah
-
Lagi Terjebak Banjir, Suara Google Maps Malah Bikin Ngakak
-
Apa Tugas Wapres Menurut UU? Gibran Jadi Sorotan AI Usai Hadiri Acara Mancing Gratis
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
Terkini
-
Prabowo di Hari Sumpah Pemuda: Jangan Takut Bermimpi Besar, Indonesia Tak Akan Pernah Kalah!
-
Dukung Kreator & UMKM, Shopee Hadirkan Pengalaman Belanja Baru Bersama Meta
-
Viral Mandor TKA Dikeroyok di Morowali, Arogan Jadi Pemicu? Ini 4 Faktanya
-
Gus Ipul Tegaskan Stiker Miskin Inisiatif Daerah, Tapi Masalahnya Ada 2 Juta Data Salah Sasaran
-
Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah
-
Misteri Grup WA Terjawab: Kejagung Bantah Najelaa Terlibat Skandal Chromebook
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi