Suara.com - Dua politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni, Sanuji Pentamarta dan Nurrotul Uyun ditugaskan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKS untuk mencari pasangan dan mitra koalisi pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Cilegon 2024 mendatang.
Seperti diketahui, Sanuji Pentamarta kini masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Cilegon mendampingi Helldy Agustian. Sementara Nurrotul Uyun kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Cilegon.
Sanuji Pentamarta mengatakan, dirinya dan Nurrotul Uyun ditugaskan DPP PKS untuk mencari pasangan dan mitra koalisi untuk Pilkada Cilegon 2024.
"(DPP menugaskan untuk) cari pasangan, cari koalisi," kata Sanuji di hadapan awak media, Selasa (21/5/2024)
Saat dikonfirmasi terkait apakah dirinya ditugaskan bakal calon Wali Kota Cilegon atau bakal calon Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji tak menjawabnya secara jelas.
"Tergantung kondisi bisa C1 (Wali Kota) bisa C2 (Wakil Wali Kota)," ujarnya.
Sanuji juga mengaku telah berkomunikasi dengan beberapa partai dan bakal calon Wali Kota Cilegon yang belakangan telah muncul ke publik.
"Dengan semua nama komunikasi dengan semua partai-partai komunikasi. Ya dengan Golkar ketemu, dengan Pak Dede Rohana saya ketemu, dengan Pak Isro komunikasi dengan Demokrat komunikasi," tuturnya.
Menurut Sanuji, SK DPP soal siapa yang bakal mewakili PKS di PIlkada Kota Cilegon 2024 diperkirakan turun pada Akhir Mei 2024 nanti.
"Harusnya akhir Mei ini. Mudah-mudahan sudah bisa SK pasangan, bisa segera," tandasnya.
Senada dengan Sanuji, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyun mengakui dirinya ditugaskan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tugas dari DPP PKS dan ini tentu saja masih akan melalui tahapan berikutnya.
"Sebagai kader partai maka saya harus mencoba menjalankan itu sebagai bagian dari menindaklanjuti arahan-arahan yang sudah disampaikan mudah-mudahan apapun yang disampaikan kepada kami bisa berjalan dengan lancar," terangnya.
Uyun menuturkan, siapapun nanti yang diberikan SK oleh DPP untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah di Kota Cilegon, maka dirinya harus saling mensupport dan saling bersinergi secara maksimal.
"Pasti itu kan menjadi kewajiban dari struktur untuk melakukan komunikasi dengan partai-partai sebagai bagian dari komunikasi politik dalam rangka untuk menindaklanjuti tahapan Pilkada yang ada di Kota Cilegon," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Tragedi Kripto dan Kanker, Membedah Motif Pembunuhan Sadis Anak Politisi PKS
-
Pilih Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo, PKS Belum Tentukan Sikap Soal Pilkada via DPRD
-
Sikapi Pembunuhan Anak Kadernya di Cilegon, DPP PKS Desak Polisi Usut Tuntas dan Transparan
-
PKS Kutuk Keras Pembunuhan Sadis Anak Kadernya di Cilegon: Setiap Anak Punya Hak Hidup!
-
Iqbal PKS Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional: Jangan Hitung-hitungan dengan Rakyat
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional