Suara.com - Dua politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni, Sanuji Pentamarta dan Nurrotul Uyun ditugaskan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKS untuk mencari pasangan dan mitra koalisi pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Cilegon 2024 mendatang.
Seperti diketahui, Sanuji Pentamarta kini masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Cilegon mendampingi Helldy Agustian. Sementara Nurrotul Uyun kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Cilegon.
Sanuji Pentamarta mengatakan, dirinya dan Nurrotul Uyun ditugaskan DPP PKS untuk mencari pasangan dan mitra koalisi untuk Pilkada Cilegon 2024.
"(DPP menugaskan untuk) cari pasangan, cari koalisi," kata Sanuji di hadapan awak media, Selasa (21/5/2024)
Saat dikonfirmasi terkait apakah dirinya ditugaskan bakal calon Wali Kota Cilegon atau bakal calon Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji tak menjawabnya secara jelas.
"Tergantung kondisi bisa C1 (Wali Kota) bisa C2 (Wakil Wali Kota)," ujarnya.
Sanuji juga mengaku telah berkomunikasi dengan beberapa partai dan bakal calon Wali Kota Cilegon yang belakangan telah muncul ke publik.
"Dengan semua nama komunikasi dengan semua partai-partai komunikasi. Ya dengan Golkar ketemu, dengan Pak Dede Rohana saya ketemu, dengan Pak Isro komunikasi dengan Demokrat komunikasi," tuturnya.
Menurut Sanuji, SK DPP soal siapa yang bakal mewakili PKS di PIlkada Kota Cilegon 2024 diperkirakan turun pada Akhir Mei 2024 nanti.
"Harusnya akhir Mei ini. Mudah-mudahan sudah bisa SK pasangan, bisa segera," tandasnya.
Senada dengan Sanuji, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyun mengakui dirinya ditugaskan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tugas dari DPP PKS dan ini tentu saja masih akan melalui tahapan berikutnya.
"Sebagai kader partai maka saya harus mencoba menjalankan itu sebagai bagian dari menindaklanjuti arahan-arahan yang sudah disampaikan mudah-mudahan apapun yang disampaikan kepada kami bisa berjalan dengan lancar," terangnya.
Uyun menuturkan, siapapun nanti yang diberikan SK oleh DPP untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah di Kota Cilegon, maka dirinya harus saling mensupport dan saling bersinergi secara maksimal.
"Pasti itu kan menjadi kewajiban dari struktur untuk melakukan komunikasi dengan partai-partai sebagai bagian dari komunikasi politik dalam rangka untuk menindaklanjuti tahapan Pilkada yang ada di Kota Cilegon," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Harga Sawit Anjlok Usai Ekspor Satu Pintu, Petani Terdampak! Pemerintah Tegur 139 PKS
-
PKS Salurkan Hewan Kurban hingga ke Wilayah Bencana Banjir Sumatra
-
PKS Usul Pemprov DKI Jakarta Blokir NIK Suami yang Tak Nafkahi Anak-Istri usai Cerai
-
PKS Mendadak Copot Khoirudin dari Kursi Ketua DPRD DKI Jakarta, Ada Apa?
-
Bongkar Nasib Khoirudin Usai Tak Jabat Ketua DPRD DKI, PKS: Dapat Amanah Lebih Besar di DPP
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Bukan Cuma Megathrust, Sesar Misterius Ini Membentang dari Jakarta ke Surabaya, Seberapa Bahaya?
-
Kejar Quick Wins! Prabowo Boyong Menkes ke Lampung Besok demi Resmikan RSUD Baru
-
Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan
-
Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula
-
DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal
-
Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji
-
Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko
-
Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas
-
Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum
-
Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru