- Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki mengungkap koruptor menyamarkan hasil kejahatan dengan membiayai hidup perempuan muda di luar keluarga.
- Mantan penyidik KPK Praswad Nugraha menyatakan pola tersebut merupakan strategi sistematis untuk menyembunyikan jejak keuangan dari pelacakan.
- Penerima dana dapat diproses hukum sebagai pelaku pasif jika terbukti mengetahui uang tersebut berasal dari tindak pidana.
Suara.com - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo yang menyebut bahwa para koruptor kerap menyembunyikan hasil korupsinya dengan membiayai hidup perempuan muda yang bukan keluarganya.
Praswad menilai pola penyaluran dana kepada pihak selain keluarga, seperti selingkuhan, selain menjadi persoalan moral, juga merupakan bagian dari strategi sistematis untuk menyamarkan hasil korupsi.
Menurut dia, penggunaan pihak terdekat yang tidak tercatat secara administratif kerap dipilih karena dianggap lebih aman dan tidak mudah terdeteksi dalam tahap awal pelacakan.
“Pola ini menunjukkan bahwa pelaku korupsi terus beradaptasi dalam mencari celah untuk mengaburkan jejak keuangan,” kata Praswad saat dihubungi Suara.com, Senin (20/4/2026).
Dia juga menegaskan bahwa pihak yang menerima aliran dana dapat dikategorikan sebagai pelaku pasif. Namun, lanjut Praswad, pertanggungjawaban hukumnya sangat bergantung pada unsur pengetahuan.
“Apabila penerima mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Sebaliknya, jika tidak, maka pembuktiannya menjadi lebih kompleks dan harus didukung alat bukti yang kuat,” tutur Praswad.
Lebih lanjut, dia juga menilai pernyataan Ibnu mengenai maraknya pola seperti ini menjadi penting sebagai bagian dari edukasi hukum. Dengan begitu, masyarakat bisa memahami bahwa korupsi terus berkembang dengan berbagai modus yang semakin kompleks.
Dengan begitu, masyarakat diharapkan bisa lebih waspada sekaligus tetap menempatkan perhatian pada substansi pemberantasan korupsi.
“Fenomena ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melibatkan pola-pola penyamaran yang semakin beragam dan canggih,” tegas Praswad.
Baca Juga: Terbukti Suap Hakim dan TPPU Kasus Ekspor CPO, Marcella Santoso Divonis 14 Tahun Penjara
“Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas disertai peningkatan literasi publik mengenai modus TPPU menjadi kunci untuk mempersempit ruang gerak pelaku,” tandas dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menjelaskan perihal pola distribusi uang hasil korupsi oleh para pelaku. Setelah memenuhi kebutuhan keluarga hingga kegiatan sosial, para koruptor disebut kerap kebingungan menyembunyikan sisa uang haram tersebut.
“Begitu korupsi, si koruptor ini semua sudah diberikan. Uang untuk istri sudah, keluarga sudah, anaknya sudah. Untuk amal, ibadah sudah. Untuk sumbangan sana-sini sudah, untuk piknik sudah. Untuk tabungan sudah. Bingung dia. Kemana uang Rp 1 miliar ini? Kalau ditaruh kolong, takut dimakan kecoa. Kalau ditaruh tabungan takut sama PPATK. Ini paling ditakuti,” papar Ibnu.
Untuk itu, sebagian pelaku korupsi mencari cara lain untuk menyamarkan uang hasil kejahatan. Salah satunya, mendekati perempuan muda yang kemudian dibiayai hidupnya.
“Ngelihat dia yang cantik-cantik di sana. Mulai cari yang bening-bening,” sebut Ibnu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- DPR Pertanyakan, Pemerintah Menjawab, Dari Mana Datang Isu Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes?
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Rapor Duo Timnas Indonesia Ole Romeny dan Hubner Saat Fortuna Sittard Hadapi Olympiacos
- Kulit Sawo Matang Jangan Salah Pilih Warna Lipstik! Ini 8 Pilihan yang Bikin Wajah Cerah Seketika
Pilihan
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
Terkini
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Menembus Macet demi Langit Bersih: Catatan Acara Lintas Komunitas Kemenhub
-
Berawal dari Dapur Rumahan, Camilan BUNCY Kini Mendunia Bersama BRI
-
Terjaring OTT, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di KPK
-
Banyak Sekolah Rusak? Prabowo Janji Bereskan Semuanya Sebelum 2029
-
Gaji Bukan Hambatan, Pep Guardiola Berpeluang Tangani Timnas Italia
-
Pakar Jelaskan Soal BPA pada Galon Guna Ulang, Benarkah Berbahaya?
-
Green Label Jadi Tren Baru Bangunan, Material Ramah Lingkungan Semakin Diminati
-
Mendagri Tito Heran Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Padahal Sudah Ikut Retret
-
Kriminolog: TPPU Pintu Masuk untuk Kasus Eks Jampidsus