Suara.com - Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD khawatir bila jumlah kementerian ditambah akan memperluas area korupsi.
Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam podcast miliknya yang dilihat Suara.com pada Kamis (23/5/2024).
"Saya kira mudah menyimpulkan itu. Saya kira begini, dari 34 kementerian ini kecuali kemenko. Barangkali kemenko pernah juga (kasus korupsi), tapi bukan Kemenkopolhukam, kemenko juga dulu pernah ada kasus korupsi. Kan hampir semua kementerian itu punya kasus korupsi, sehingga kalau ditambah nanti tambah lagi tempat atau area korupsi," ujarnya dikutip.
Bukan tanpa alasan, sebab di setiap kementerian ada anggaran dan pejabatnya, sehingga potensi korupsi terbuka lebar.
Meskipun di setiap lembaga kementerian ada inspektorat yang mengawasi kinerja para pejabat serta pegawainya. Akan tetapi, itu tidak jaminan korupsi tak dilakukan.
"Orang bicarakan ada inspektorat jenderal, justru inspektorat jenderal selama ini bukan hanya lembaga-lembaga yang katanya sudah WTP, wajar tanpa pengecualian itu justru korupsinya di lembaga-lembaga yang WTP, WTP itu," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD juga menyinggung undang-undang kementerian. Dia khawatir bila tidak ada pembatasan akan terkesan seolah menjadi bagi-bagi kue setelah pemilu.
"Lah sekarang mau naik jadi 40. Saya khawatir nanti Pemilu Tahun 2029 karena dukungan juga semakin bervariasi dan semuanya merasa berperan tambah lagi menterinya dari 40 jadi 45, besok jadi 50 dan seterusnya," katanya.
Dibanding menambah jumlahnya, mantan Cawapres itu menyarankan untuk memperkuat kelembagaan kementerian. Sebab, beberapa urusan justru bisa selesai di dektorat jenderal.
Baca Juga: Disebut Malak Ongkos Umrah ke Kementan, Kubu SYL Membela: Itu Bukan untuk Pribadi!
Berita Terkait
Terpopuler
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
- Patrick Kluivert Senyum Nih, 3 Sosok Kuat Calon Menpora, Ada Bos Eks Klub Liga 1
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
BMKG Warning! Cuaca Ekstrem Ancam Indonesia Sepekan ke Depan, Waspada Hujan Lebat
-
Inisiatif Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus; 6 Lembaga HAM 'Gerak Duluan', Bentuk Tim Independen
-
DPR 'Angkat Tangan', Sarankan Presiden Prabowo Pimpin Langsung Reformasi Polri
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Soal Dugaan Anggaran Ganda dan Konflik Kepentingan Gus Yaqut
-
Usai Serangan Israel, Prabowo Terbang ke Qatar Jalani Misi Solidaritas
-
Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Ubah Visa Haji Furoda Jadi Khusus? KPK Dalami Jual Beli Kuota
-
Komisi III DPR Dukung Rencana Prabowo Bentuk Tim Reformasi Polri
-
Greenpeace Murka, Kecam Izin Baru PT Gag Nikel yang Bakal Merusak Raja Ampat
-
Terungkap! Ini yang Dicecar KPK dari Khalid Basalamah dalam Skandal Korupsi Haji
-
Atasi BABS, Pemprov DKI Bangun Septic Tank Komunal dan Pasang Biopal di Permukiman Padat