Awal Mula Universitas Muhammadiyah Maumere Keluarkan Kebijakan Bayar Uang Kuliah Pakai Hasil Bumi

Suara.com - Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere, Erwin Prasetyo menceritakan awal mula kampus mengeluarkan kebijakan mahasiswa bisa membayar uang kuliah menggunakan hasil bumi.

Mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu boleh membayar uang kuliah menggunakan kelapa, kemiri, pisang, singkong, cengkeh, cokelat, dan hasil laut.

Erwin mengatakan, terobosan ini dimulai pada tahun 2018. Dimana saat itu, ada seorang mahasiswa yang mengeluh tidak mampu membayar biaya kuliah. Karena keluarganya kekurangan uang tunai.

Sebagai anak petani, mahasiswa itu mengaku banyak hasil panen kebunnya yang sulit terjual.

Hasil panen melimpah, namun harganya anjlok. Untuk menjualnya pun tidak mudah. Karena harus menggunakan transportasi laut. Jika ingin mengirim ke pulau Jawa dan Sulawesi.

Melihat fenomena itu, Erwin berdiskusi bersama sejumlah pimpinan kampus Muhammadiyah. Bagaimana solusi bagi mahasiswa tersebut.

Keluarlah ide pembayaran kuliah dengan hasil bumi.

"Akhirnya, keputusan diambil mengarahkan mahasiswa itu untuk membawa hasil bumi ke kampus," kata Erwin.

Hasil bumi itu dikumpul lalu dijual kepada warga kampus. Kampus, kata Erwin, ternyata mampu membantu memasarkan barang dengan harga yang layak. Sehingga hasilnya bisa untuk membayar kuliah.

Baca Juga: Mahasiswa Miskin Senang, Bayar Uang Kuliah di Universitas Muhammadiyah Maumere Pakai Singkong

Sistem itu akhirnya diterapkan hingga saat ini. Setiap tahun selalu ada mahasiswa yang membayar kuliah dengan membawa hasil bumi ke kampus.

Mahasiswa pun merasa terbantu dengan kebijakan kampus ini. Sangat membantu meringankan biaya kuliah mahasiswa kurang mampu.

Selain mengandalkan hasil bumi, sejumlah mahasiswa juga punya kesempatan mendapatkan beasiswa dari lembaga zakat yang dikelola Muhammadiyah.

Universitas Muhammadiyah Maumere terletak di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

UKT Mahal

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan perlunya pembiayaan secara proporsional agar Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak terlalu membebani mahasiswa.