Suara.com - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina menyesalkan layanan pusat pengaduan alias call center Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 yang belum beroperasi optimal. Elva mengaku beberapa kali mencoba menghubungi call center tapi tak ada jawaban.
Hal ini disampaikan Elva saat rapat kerja Komisi E DPRD DKI bersama Dinas Pendidikan (Disdik) di gedung DPRD, Senin (27/5/2024). Dalam rapat itu, Elva sempat mencoba call center PPDB di Jakarta Pusat.
"Tadi saya coba-coba nih layanan informasi PPDB. Saya coba yang Jakarta Pusat. SMKN 1 itu ada telepon dan WhatsApp-nya. Ini bisa di-dengerin bareng-bareng mungkin jawaban dari teleponnya kayak gimana?" ujar Elva di lokasi.
Kemudian, ia sempat mencoba nomor lainnya dan hasilnya nihil karena tak bisa dihubungi atau tidak ada jawaban.
Baca Juga: Kapan PPDB Jakarta 2024 Dibuka? Ini Jadwal Lengkap Pendaftaran Sekolah TK Sampai SMA/SMK
"Tidak bisa dihubungi Pak. Ini yang SMKN 1, dua-duanya enggak bisa dihubungi. Saya coba dua-duanya ini nomornya Pak, enggak nyambung," kata Elva.
"Terus kemudian yang Jakarta Pusat 2 ini masih nyambung tapi enggak ada yang angkat. Enggak respons gitu. Jadi tolong mungkin terkait hal-hal teknis yang sebetulnya sangat penting dan sebetulnya kalau hal teknis ini beres memudahkan kerja banyak pihak," tambah Elva.
Baca Juga: Tenang, Siswa Yang KJP Dicabut Masih Bisa Ikut PPDB Jakarta Tahun Ini
Tak hanya soal call center, Elva juga mengaku sempat menerima aduan warga yang tak bisa membuat akun lantaran terdampak kebijakan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Baca Juga: Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 untuk Siapa? Ini Syarat, Jadwal dan Tata Caranya
"Kemarin aku juga dapat aduan NIK. Kasusnya ini di Jakarta Timur, kebetulan pengaduannya ke saya. Saya tanya ke Dukcapil kan akhirnya gimana. Terus kemudian itu dilempar-lempar Pak," tutur Elva.
Saat itu, ia diminta menghubungi posko PPDB Disdik DKI, tapi tak malah tak ada jawaban juga.
"Termasuk disuruh ke 'Oh yaudah tanya saja ke posko PPDB-nya' sementara posko PPDB-nya Jakarta Timur itu juga enggak aktif," jelas Elva.
Oleh karena itu, Politisi PSI itu meminta bantuan Kepala Dinas Ducapil Budi Awaludin untuk diselesaikan. Ia pun menyesalkan lambannya layanan call center untuk mengatasi persoalan calon siswa.
"Nah, maksud saya masa iya sih kita harus ke Pak Kadis kalau ada aduan-aduan begini? Terus fungsinya pengaduan apa? Fungsinya call center apa?" pungkasnya.
Baca Juga: Tak Masuk Sekolah Negeri Bisa Daftar ke Swasta, Pemprov DKI Siapkan 8.426 Kuota PPDB Bersama
Berita Terkait
-
Janji Beri Jukir Liar Pelatihan Sebelum Kerja, DPRD ke Pemprov DKI: Jangan Cuma Formalitas!
-
Berharap 417 Bus Transjakarta Segera Dijual, Dishub DKI: Dijamin Bebas Kasus Korupsi
-
Ungkap 36 Bangkai Bus TransJakarta Raib di Pulogebang, DPRD DKI: Terminal Bagus tapi Gak Aman
-
Kapan PPDB Jakarta 2024 Dibuka? Ini Jadwal Lengkap Pendaftaran Sekolah TK Sampai SMA/SMK
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
6 Fakta Isu Presiden Prabowo Berkunjung ke Israel
-
Harga Emas Antam Hari Ini Cetak Rekor Tertinggi Pegadaian, Tembus Rp 2.565.000
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
Terkini
-
Kebakaran Hebat di Penjaringan Saat Warga Terlelap, 5 Orang Luka dan Puluhan Rumah Hangus
-
Di KTT Perdamaian Gaza, Prabowo Dapat Pujian dari Donald Trump: Apa Katanya?
-
Agustina Wilujeng: Pemimpin untuk Semua Warga, Tanpa Memandang Latar Belakang
-
6 Fakta Isu Presiden Prabowo Berkunjung ke Israel
-
Peneliti BRIN Ungkap Demokrasi Sejati Adalah Saat Suara Rakyat Didengar, Bukan Hanya Dipilih
-
Irine Gayatri BRIN Bedah 'Pasang Surut' Gerakan Rakyat
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN