Suara.com - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ingin memberikan pelatihan terhadap para juru parkir liar. Ia pun berpesan agar bimbingan yang diberikan tak boleh asal-asalan.
Mujiyono menyebut jika pelatihan hanya sekadar formalitas, nantinya para jukir liar ini malah akan balik lagi mengatur parkiran secara ilegal.
“Menurut saya, rencana Pemprov untuk memberikan pelatihan itu baik. Tapi harus digarisbawahi bahwa pelatihan yang diberikan itu harus benar-benar aplikatif dan langsung dipraktikkan dalam situasi dan kondisi yang sebenarnya,” ujar Mujiyono kepada wartawan, Senin (27/5/2024).
Baca Juga: Ultimatum Oknum RT jika Terima Duit Jukir Liar, Pj Gubernur Heru Budi: Bakal Langsung Dicopot!
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat DKI ini mengaku khawatir nantinya para jukir liar yang dilatih tidak dapat mengaplikasikannya untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak.
“Jangan hanya memberikan pelatihan-pelatihan formalitas dan ternyata tidak dapat diaplikasikan mereka untuk mencari nafkah bagi keluarga para Jukir,” ucap Mujiyono.
Menurutnya, pemberian pelatihan ini juga harus berdasarkan profiling yang dilakukan terhadap para jukir. Dengan demikian, ilmu yang diterima akan sejalan dengan bakat yang dimiliki.
Baca Juga: Resmi Dilarang Nyari Duit di Minimarket, 127 Jukir Liar 'Digaruk' Pemprov DKI
“Mesti dilakukan profiling, misalnya ada Jukir yang dapat bekerja sebagai Satpam, maka perlu diberi pelatihan dan disalurkan menjadi petugas keamanan baik di kantor pemerintah ataupun swasta,” pungkasnya.
Baca Juga: Awal Juni, Pemprov DKI Bakal Nonaktifkan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Luar Daerah
Seleksi Jukir Sebelum Beri Kerjaan
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho menyebut pihaknya tak bisa begitu saja dengan mudah memberikan pekerjaan kepada para jukir liar di minimarket. Ia mengaku akan lebih dulu melakukan seleksi terhadap para jukir.
Apalagi, kata Hari, para jukir liar itu belum tentu seluruhnya merupakan warga DKI Jakarta.
Hal ini dikatakan Hari menanggapi rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang ingin memberikan para jukir minimarket pekerjaan.
"Ya kita harus ada seleksi juga, kan belum tentu juga mereka punya KTP DKI Jakarta," ujar Hari kepada wartawan, Rabu (15/5/2024).
Selain itu, Hari menyebut perlu diketahui lebih dulu mengenai minat pekerjaan dari para jukir liar itu. Pihaknya melalui bidang Pelatihan dan Produktivitas dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertransgi DKI akan melakukan penelusuran.
Berita Terkait
-
Pemprov DKI Razia Pengemis hingga Gelandangan, 2 Ribu Orang Terjaring Sepanjang 2024
-
Awal Juni, Pemprov DKI Bakal Nonaktifkan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Luar Daerah
-
Viral Juru Parkir Dikeroyok Ratusan Driver Ojol di Pekanbaru, Polisi sampai Lepaskan Tembakan Peringatan
-
Viral Juru Parkir di Pekanbaru Nyaris Diamuk Ratusan Driver Ojol, Polisi Sampai Keluarkan Senjata Api
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
Terkini
-
Mendagri Tito Jelaskan Duduk Perkara Pemkot Medan Kembalikan Bantuan Beras 30 Ton ke UAE
-
Minggu Besok, Pesantren Lirboyo Undang Seluruh Unsur NU Bahas Konflik Internal PBNU
-
Kementerian PU Tandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung SPPG di 152 Lokasi
-
Eks Mensos Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal Hadapi Bencana, Belajar dari Simeulue hingga Sumbar
-
Terjebak Kobaran Api, Lima Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah di Penjaringan
-
SPPG, Infrastruktur Baru yang Menghubungkan Negara dengan Kehidupan Sehari-Hari Anak Indonesia
-
Jaksa Kejati Banten Terjaring OTT KPK, Diduga Peras WNA Korea Selatan Rp 2,4 Miliar
-
6 Fakta Wali Kota Medan Kembalikan 30 Ton Beras Bantuan UEA, Nomor 6 Jadi Alasan Utama
-
Cas Mobil Listrik Berujung Maut, 5 Nyawa Melayang dalam Kebakaran di Teluk Gong
-
Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mendagri Tito Minta Maaf