Suara.com - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini dibandingkan dengan Presiden Korea Utara Kim Jong Un. Adapun perbandingan ini terkait program rumah rakyat yang dicanangkan dua pemimpin dunia tersebut.
Presiden Jokowi kini tengah ramai dikritik karena akan mewajibkan pekerja untuk iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera). Nantinya, iuran Tapera ini akan diambil dengan cara memotong gaji pekerja sebesar 3 persen per bulan.
Tak sampai di situ, Presiden Jokowi juga dikabarkan akan menjatuhkan sanksi bagi pekerja yang tidak mau melakukan iuran Tapera. Kebijakan ini sontak mendulang kontroversi dan ramai dikritik.
Terlebih, banyak yang menilai jika pemerintah seharusnya tidak memaksa rakyat untuk menabung. Ditambah iuran Tapera tidak menjamin pesertanya bisa mendapatkan rumah, sehingga pengelolaan dananya memicu tanda tanya.
Selain mengkritik, ada juga pihak yang membandingkan kebijakan Presiden Jokowi dengan Kim Jong Un. Pasalnya, keduanya dinilai memberikan program rumah rakyat bak langit dan bumi.
Berbeda dengan Jokowi, Kim Jong Un justru tidak menyuruh warganya iuran seperti Tapera. Sebaliknya, orang nomor satu di Korea Utara ini malah membangun 50.000 rumah gratis bagi rakyatnya.
Sontak, kebijakan Kim Jong Un dinilai lebih baik dan jelas, ketimbang program Tapera ala Jokowi. Warganet di X pun turut mengomentari perbedaan program rumah rakyat ala Jokowi dan Kim Jong Un.
"Menyala ndut, semoga Indonesia juga begini," celetuk warganet.
"Jadi mau pindah jadi penduduk Korea," sahut warganet.
Baca Juga: Alasan BP Tapera Belum Kembalikan Hasil Iuran ke PNS Pensiunan
"Dengan syarat tidak boleh mengkritik pemerintah. Tapi di sini enggak di kasih rumah dan gak boleh mengkritik," sentil warganet.
"Meskipun komunis, tapi masih punya nurani," komentar warganet.
Kendati demikian, tidak sedikit pula warganet yang merasa ngeri dengan kebijakan-kebijakan lain Kim Jong Un. Salah satunya terkait kebebasan berpendapat.
"Tetapi (tinggal di Korea Utara) di bawah tekanan juga," tulis warganet.
"(Rumah) gratis tapi warganya gak bisa twitteran, ngenyel dikit besoknya pindah alam," tambah yang lain.
"Sejahtera? Di sini (Korut) lu membelot dikit aja, nyawa taruhannya," timpal warganet lainnya.
Berita Terkait
-
Alasan BP Tapera Belum Kembalikan Hasil Iuran ke PNS Pensiunan
-
Jomplang dengan Rakyat, Mengintip Jumlah Tanah dan Bangunan Para Menteri Pendukung Tapera
-
Tegas! Fedi Nuril Tantang Balik Ocehan Menteri Bahlil Soal PBNU Kelola Tambang
-
Momen Jokowi Cari Bobby Nasution Di Acara Apeksi Lalu Tanya Soal Kemacetan
-
Sebut Tapera Pil Pahit, Aset Tanah Rp266 M Milik Sandiaga Uno Disinggung Netizen: Buat Lo Gak Ada Rasanya
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
Terkini
-
Ketua BAM DPR Aher Janji UU Ketenagakerjaan Baru akan Lebih Baik Usai Temui Buruh KASBI
-
Lewat Kolaborasi dengan Iko Uwais di Film TIMUR, BNI Dukung Industri Film Nasional
-
Internet di Indonesia Masih Belum Merata, Kolaborasi Infrastuktur adalah Jalan Pintasnya
-
Aksi Buruh KASBI di DPR Bubar Usai Ditemui Aher, Janji Revisi UU Ketenagakerjaan
-
Komoditas Nikel Indonesia Menguat, Hilirisasi Jadi Kunci
-
Bahlil Sarankan Mantan Presiden Dapat Anugerah Gelar Pahlawan Nasional, Termasuk Soeharto
-
Ajukan PK, Adam Damiri Akan Hadirkan Enam Ahli di Sidang Asabri
-
Komisi VII DPR Sentil Industri Film Nasional: 60 Persen Dikuasai Kelompok Tertentu, Dugaan Monopoli?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak RS? Ini Klarifikasi Gubernur Pramono Anung
-
Empat Gubernur Riau Terjerat Korupsi, KPK: Kami Sudah Lakukan Pencegahan Intensif