Suara.com - Presiden Joko Widodo bertanya kepada sejumlah wali kota di Indonesia terkait kondisi kemacetan yang terjadi di kota. Pertanyaan itu juga diutarakan Jokowi kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution yang merupakan menantunya.
Mulanya Jokowi mengingatkan para wali kota bahwa setiap kota harus memiliki rencana kota yang detail. Mengingat, pada 2045 nantinya sebanyak 70 persen penduduk bakal berada di perkotaan.
Berdasarkan data itu, tentu beban kota akan menjadi sangat berat. Kepala negara tidak ingin kota-kota di Indonesia seperti kondisi perkotaan yang berasa di Eropa dan Amerika yang mencekam lantaran banyak pengangguran dan homeless.
"Kita tidak ingin itu terjadi di negara kita Indonesia," kata Jokowi dalam pidato pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Ke-XVII Tahun 2024, Balikpapan, Kalimantan Timur dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (4/6/2024).
Sebaliknya, Jokowi ingin kota-kota di seluruh Indonesia dapat menjadi kota yang nyaman dihuni dan dicintai orang karena kota tersebut memberi pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.
Jokowi kemudian menanyakan kondisi kemacetan yang sudah mulai terjadi di sejumlah kota. Ia menyapa sejumlah wali kota untuk menanyakan kondisi kemacetan.
"Kita melihat sekarang ini sudah banyak kota-kota di negara kita sudah mulai macet. Mulai macet," kata Jokowi
Jokowi bertanya kepada Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
"Pak wali kota Balikpapan, Balikpapan sudah macet? Sudah? Saya denger sudah. Surabaya sudah macet, pak wali? Sudah? sampun pak, sudah," kata Jokowi.
Baca Juga: Setelah Kereta Cepat, Jokowi Mau Bangun Kereta Tanpa Rel di Perkotaan
Pertanyaan itu Jokowi sampaikan kepada Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono.
"Bandung? Pak wali kota Bandung, sudah macet Bandung? Sudah," kata Jokowi.
Jokowi kemudian mencari Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk menanyakan hal serupa.
"Medan? Pak Wali Kota Medan ada? Macet? Macet," ujar Jokowi.
Jokowi mengingatkan kembali pentingnya rencana kota, terlebih mengenai transportasi umum.
"Semuanya sudah mulai macet. Oleh sebab itu, sekali lagi, rencana kota mengenai transportasi massal, transportasi umum itu harus disiapkan. Kalau kita bayangannya selalu subway, MRT, LRT, itu biayanya gede banget. Mahal," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Setelah Kereta Cepat, Jokowi Mau Bangun Kereta Tanpa Rel di Perkotaan
-
Alhamdulillah, Bansos Beras Berlanjut Hingga Desember 2024
-
Rocky Gerung Singgung Jokowi soal Tapera: Mana Kita Tahu Dana Dipakai Buat IKN
-
Sebut Kepala Otorita IKN Bukan Mundur Tapi 'Dimundurkan', Deddy Sitorus PDIP Beberkan Hal Ini
-
Modus Operandi Dinasti Jokowi Mengakali Putusan MA Buat Kaesang Pangarep
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO