Suara.com - Presiden Joko Widodo bertanya kepada sejumlah wali kota di Indonesia terkait kondisi kemacetan yang terjadi di kota. Pertanyaan itu juga diutarakan Jokowi kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution yang merupakan menantunya.
Mulanya Jokowi mengingatkan para wali kota bahwa setiap kota harus memiliki rencana kota yang detail. Mengingat, pada 2045 nantinya sebanyak 70 persen penduduk bakal berada di perkotaan.
Berdasarkan data itu, tentu beban kota akan menjadi sangat berat. Kepala negara tidak ingin kota-kota di Indonesia seperti kondisi perkotaan yang berasa di Eropa dan Amerika yang mencekam lantaran banyak pengangguran dan homeless.
"Kita tidak ingin itu terjadi di negara kita Indonesia," kata Jokowi dalam pidato pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Ke-XVII Tahun 2024, Balikpapan, Kalimantan Timur dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (4/6/2024).
Sebaliknya, Jokowi ingin kota-kota di seluruh Indonesia dapat menjadi kota yang nyaman dihuni dan dicintai orang karena kota tersebut memberi pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.
Jokowi kemudian menanyakan kondisi kemacetan yang sudah mulai terjadi di sejumlah kota. Ia menyapa sejumlah wali kota untuk menanyakan kondisi kemacetan.
"Kita melihat sekarang ini sudah banyak kota-kota di negara kita sudah mulai macet. Mulai macet," kata Jokowi
Jokowi bertanya kepada Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
"Pak wali kota Balikpapan, Balikpapan sudah macet? Sudah? Saya denger sudah. Surabaya sudah macet, pak wali? Sudah? sampun pak, sudah," kata Jokowi.
Baca Juga: Setelah Kereta Cepat, Jokowi Mau Bangun Kereta Tanpa Rel di Perkotaan
Pertanyaan itu Jokowi sampaikan kepada Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono.
"Bandung? Pak wali kota Bandung, sudah macet Bandung? Sudah," kata Jokowi.
Jokowi kemudian mencari Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk menanyakan hal serupa.
"Medan? Pak Wali Kota Medan ada? Macet? Macet," ujar Jokowi.
Jokowi mengingatkan kembali pentingnya rencana kota, terlebih mengenai transportasi umum.
"Semuanya sudah mulai macet. Oleh sebab itu, sekali lagi, rencana kota mengenai transportasi massal, transportasi umum itu harus disiapkan. Kalau kita bayangannya selalu subway, MRT, LRT, itu biayanya gede banget. Mahal," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Setelah Kereta Cepat, Jokowi Mau Bangun Kereta Tanpa Rel di Perkotaan
-
Alhamdulillah, Bansos Beras Berlanjut Hingga Desember 2024
-
Rocky Gerung Singgung Jokowi soal Tapera: Mana Kita Tahu Dana Dipakai Buat IKN
-
Sebut Kepala Otorita IKN Bukan Mundur Tapi 'Dimundurkan', Deddy Sitorus PDIP Beberkan Hal Ini
-
Modus Operandi Dinasti Jokowi Mengakali Putusan MA Buat Kaesang Pangarep
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara