Basuki Hadimuljono

Suara.com - Dr. (H.C.) Ir. H. Mochamad Basuki Hadimuljono, M.Sc., Ph.D., adalah seorang menteri di Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Basuki Hadimuljono sapaannya, ditunjuk menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 2014 dan berlanjut hingga 2024 ini.

Namanya semakin disorot usai mendapat mandat menggantikan Bambang Susantono sebagai Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Profil

Basuki Hadimuljono, lahir pada 5 November 1954 di Surakarta dan merupakan anak dari seorang anggota TNI Angkatan Darat. Basuki menikah dengan Kartika Nuraini dan dikaruniai tiga orang anak.

Pendidikan

Basuki Hadimuljono menyelesaikan pendidikan dasarnya di Palembang, menengah pertama di Papua dan menamatkan jenjang pendidikan menengah atas di SMA N 5 Surabaya. Masa mudanya di SMA, Basuki kerap terlibat dengan grup musik sekolah dan biasa berposisi sebagai drummer.

Tamat dari SMA, selanjutnya ia menyelesaikan pendidikan di UGM pada usia 25 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1979, Basuki bergabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan memulai kariernya di sana.

Sembari bekerja di kementerian, Basuki melanjutkan pendidikannya di Universitas Colorado dan berhasil meraih gelar master dan doktor.

Karier di Kementerian

Baca Juga: Selain Menteri PUPR, Ini Jabatan yang Diemban Basuki Hadimuljono Jelang Jokowi Pensiun

Karier Basuki di Kementerian PUPR terbilang cemerlang. Dia pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal sebelum diangkat menjadi menteri oleh Jokowi pada tahun 2014 setelah lebih dari 30 tahun mengabdi sebagai pegawai negeri.

Di bawah kepemimpinannya, Kementerian PUPR menerima anggaran signifikan, termasuk Rp 107,3 triliun untuk tahun fiskal 2018, yang digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur seperti pembangunan perumahan umum, jalan, dan waduk.

Basuki memiliki pengalaman luas dalam berbagai proyek nasional termasuk rehabilitasi pasca gempa dan tsunami di Aceh, penanganan banjir lumpur panas Sidoarjo, dan perbaikan Jalan Tol Purbaleunyi.

Dia juga menjabat sebagai komisaris utama di Wijaya Karya, perusahaan konstruksi milik negara, dan sebagai Wakil Presiden Komisi Internasional untuk Irigasi dan Drainase untuk masa jabatan 2013-2016.

Pengangkatan Basuki sebagai Menteri PUPR diumumkan pada 26 Oktober 2014 oleh Presiden Joko Widodo. Setelah pengangkatannya, ia mengundurkan diri dari posisi di Wijaya Karya. Basuki juga terlibat dalam berbagai kebijakan dan proyek besar, termasuk pemberian pinjaman untuk kompensasi korban lumpur panas Sidoarjo dan penanganan kasus korupsi di kementeriannya.

Kementerian PUPR di bawah kepemimpinannya menerima peningkatan dana signifikan dan alokasi anggaran tertinggi dibandingkan kementerian lain pada beberapa tahun.