Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menunjukkan ambisinya untuk membangun ibu kota negara atau IKN Nusantara. Terbaru, Jokowi bakal membangun menara tertinggi se-Asia Tenggara di IKN. Rencannya, bangunan setinggi 778 meter ini akan diberi nama Menara BUMN.
Ambisi pemerintah Indonesia untuk membangun menara BUMN ini langsung memicu kontroversi. Pasalnya, pembangunan menara setinggi 778 meter itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Bahkan ada yang turut menyinggung iuran Tapera.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi bakal mengeluarkan kebijakan pekerja wajib iuran Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat. Sistem iuran ini akan memotong gaji pekerja sebesar 3 persen per bulan.
Kebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera tentu ramai mendapat penolakan. Apalagi, pengelolaan uang iuran Tapera juga dinilai tidak jelas. Ditambah iuran ini tidak menjamin peserta mendapatkan rumah.
Meski ramai mendapat penolakan, tetapi nyatanya Pemerintah Indonesia tetap kekeuh menerapkan kebijakan ini mulai 2027 mendatang. Hal ini tentu mengundang amarah publik yang disalurkan di media sosial.
Warganet ramai mengkritik iuran Tapera yang juga dibarengi dengan rencana pembangunan IKN. Khususnya terkait rencana pemerintah mendirikan menara tertinggi se-Asia Tenggara di ibu kota baru Indonesia tersebut.
"Rakyatnya dipaksa nabung (Tapera) 3 persen dari gaji untuk bantu warga miskin bisa kredit rumah murah. Pemerintahnya foya-foya, bangun 'menara gading.' #Nalar," kritik warganet.
"Kata presiden jangan terlalu ada gedung-gedung tinggi," celetuk warganet.
"Hah, bukannya kalau gedung yang tinggi malah nambahin efek rumah kaca dan bikin suhu makin naik. Katanya mau dibuat eco friendly. Kok kek gak ada inovasi bangunan yang beneran bisa ramah lingkungan?" cecar warganet.
Baca Juga: Konsep Gedung di IKN Berubah-ubah, Pemerintah Plin-plan?
"Ngapain sih? Masih banyak daerah butuh puskesmas, anak butuh sekolah, biaya kuliah makin mahal, malah bikin bangunan simbolis gak ada guna! Zalim kalian," kecam warganet.
"Maaf tapi kalian pemerintah kenapa selalu nurutin nafsu gitu bangun-bangun yang gak penting, rumah pejabat sampe bermiliar-miliar, sama proyek-proyek apalagi ntar ke depannya. Padahal mendingan bangun atau perbaiki sekolah di pedesaan dan benerin jalanan biar akses pendidikan gampang," saran warganet.
"Nah ini salah satu bentuk dari ucapan Jokowi kemarin yang bilang IKN bakal jadi satu-satunya ibu kota terhijau. Artinya apa? Artinya bentar lagi paling gersang," sentil warganet.
"Di saat harga kebutuhan hari-hari lagi pada dinaikin, pajak sana sini, potongan gaji nambah dari Tapera, standar penghasilan kagak dinaikin, banyak fasilitas umum yang harus dibenerin. Bisa-bisanya buang duit buat beginian ckckckck," tambah yang lain.
Berita Terkait
-
Konsep Gedung di IKN Berubah-ubah, Pemerintah Plin-plan?
-
Pro Kontra Ormas Keagamaan Diizinkan Kelola Tambang, Apa Syaratnya?
-
Luhut Soal Sosok Kepala Otorita IKN Yang Baru: Tanya Ke Jokowi Dan Prabowo
-
4 Sindiran Luhut soal Mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe: Bukan IKN yang Bermasalah, Tapi Pemimpinnya
-
Sumatera Mati Listrik, Publik Bandingkan Sikap Jokowi: Pas 2019 Jawa Blackout Ngamuk
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu