Suara.com - H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom., merupakan anggota DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (NasDem). Selain jadi politisi, Ahmad Sahroni juga seorang pengusaha.
Ahmad Sahroni, lahir di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 8 Agustus 1977. Ia menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasional Demokrat. Selain itu, ia telah mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta III selama dua periode sejak 2014 dan saat ini 2019-2024.
Ahmad Sahroni, yang akrab disapa Roni merupakan putra penjual nasi Padang di Pelabuhan Tanjung Priok. Ahmad Sahroni menikah dengan Feby Belinda dan memiliki dua anak.
Pada September 2013, Ahmad Sahroni meluncurkan biografi berjudul "Ahmad Sahroni: Anak Priok Meraih Mimpi," yang ditulis oleh Fenty Effendy, seorang penulis dan mantan jurnalis TV.
Pendidikan
Pendidikan dasar dan menengah Ahmad Sahroni ditempuh di Tanjung Priok, sambil bekerja sebagai tukang semir sepatu dan ojek payung. Ia melanjutkan ke SMA Negeri Baru Cilincing (sekarang SMA Negeri 114 Jakarta) dan menjadi Ketua OSIS.
Setelah lulus, ia langsung bekerja tanpa melanjutkan ke perguruan tinggi, namun kemudian menyelesaikan S-1 di STIE Pelita Bangsa pada 2009 dan S-2 di Stikom InterStudi pada 2020.
Karier Politik
Baca Juga: Garnita Bagi-bagi Sembako Pakai Duit Kementan, Sahroni: Tak Ada Perintah Dari Partai NasDem
Sahroni, menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI periode 2019-2024. Pada November 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjuknya sebagai Ketua Pelaksana Formula E 2022.
Dalam Partai NasDem, Ahmad Sahroni menjabat sebagai Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sejak 2019. Sebelumnya, ia adalah Bendahara DPW DKI Jakarta (2013–2014) dan Ketua DPW (2014–2015).
Sebelum berkarier di politik, Ahmad Sahroni bekerja sebagai sopir truk di perusahaan bahan bakar minyak, lalu menjadi staf operasional, hingga akhirnya menjadi direktur utama dan memulai bisnis sendiri.
Ia bergabung dengan Partai NasDem pada 2013, dan terpilih sebagai anggota DPR RI dalam pemilu 2014 dengan 60.683 suara. Di DPR RI, ia awalnya bertugas di Komisi XI, lalu pindah ke Komisi III yang menangani masalah hukum dan HAM, dan sejak 2019 menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III.
Pada 2020, Ahmad Sahroni menjadi Ketua Panitia Khusus RUU Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Konfederasi Swiss (Mutual Legal Assistance/MLA), yang disahkan pada Juli 2020.
Pada Maret 2021, Ahmad Sahroni mengusulkan revisi UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena 50 persen penghuni lapas adalah narapidana kasus narkotika.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
5 HP RAM 8 GB untuk Multitasking Lancar Harga Rp1 Jutaan Terbaik Februari 2026
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
Terkini
-
Pengamat: Dasco Temani Prabowo saat Umumkan Kabinet Jadi Simbol Partisipasi Rakyat
-
Skandal Narkoba Polres Bima: Kasatresnarkoba AKP Malaungi Diperiksa Terkait Jaringan Bripka Karol
-
Menteri PPPA Pastikan Tak Ada Kekerasan Fisik pada YBR di Ngada, Dugaan Kekerasan Psikis Didalami
-
Dikendalikan Napi Cipinang, Bareskrim Tangkap Aloy Terkait Peredaran Vape Etomidate
-
Menteri PPPA Akui Kelalaian Negara, Kasus Siswa SD NTT Bukti Perlindungan Anak Belum Sempurna!
-
FPIR Desak Menhan Fokus Pada Ancaman Nyata Kedaulatan Negara: Jangan Terseret Isu di Luar Tugas
-
Pemprov DKI Siapkan 20 Armada Transjabodetabek Blok M-Badara Soetta, Tarif Mulai dari Rp2.000
-
BMKG Rilis Peringatan Dini Hujan Lebat dan Angin Kencang Jabodetabek, Cek Rinciannya di Sini
-
Siswa SD yang Bunuh Diri di NTT Diduga Sempat Dimintai Uang Sekolah, Komisi X DPR: Pelanggaran Hukum
-
Warga Keluhkan TransJakarta Sering Telat, Pramono Anung Targetkan 10 Ribu Armada di 2029