Buruh Demo Tolak Tapera, Istana Malah Bilang Begini

Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menanggapi santai soal adanya aksi demonstrasi yang dilakukan buruh di dekat Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/6/2024). Adapun salah satu tuntutan yang dibawa buruh adalah menolak pemotongan gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Terus kenapa?," jawab Pratikno di Kompleks Setneg, Jakarta, saat ditanya wartawan soal demo buruh tolak Tapera.

Partai Buruh mendesak agar pemerintah mencaut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera dalam 7 hari kedepan. PP itu diteken Presiden Jokowi.

Terkait itu, Pratikno malah meminta massa untuk menuju Kementerian PUPR dan Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya kedua kementerian tersebut yang lebih paham terkait dengan Tapera.

"Ya kan (Kementerian) Ketenagakerjaan ya. Pembicaraan lintas Kementerian dan Lah lah nanti," jelasnya.

Saat ditanya apakah ada perwakilan Istana yang bakal menemui massa buruh yang menolak Tapera, jawaban Pratikno malah begini.

"Nanti saya cek ya. Ke Kementerian / lembaga terkait. Jangan sampai kita gak tahu kan, yang tahu kan kementerian terkait," jelasnya.

Demo Buruh

Massa buruh dari berbagai elemen memenuhi kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (6/6/2024). Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan dirinya mendesak agar pemerintah mencaut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera dalam 7 hari kedepan.

Baca Juga: Dana Tapera Pekerja Diputar Jadi Investasi, Ini Instrumen yang Dipilih

“Tapera harus dicabut segera dalam kurun waktu 1x7 hari,” kata Said Iqbal, Kamis.

Iqbal mengatakan, ada beberapa alasan yang melatari soal desakannya terhadap pencabutan tentang Tapera, di antaranya tidak ada kepastian terhadap peserta Tapera.

“Tidak ada kepastian terhadap peserta Tapera termasuk buruh, TNI Polri, ASN mendapat rumah,” katanya.

Iqbal mengatakan, pemotongan yang dilakukan oleh pemerintah tidak masuk dalam logika. Ia menjabarkan soal cara peghitungan upah untu Tapera dengan upah yang dibawah nominal layak.

“Ini programnya adalah perumahan dengan rata rata upah Rp 3,5 juta, rata-rata upah ya untuk Indonesia kalau dipotong 3 persen berarti kan 105 ribu,” katanya.

“Setahun kali 12, Rp1,26 juta. Kalau sepuluh tahun cuma Rp12,6 juta, katakanlah 20 tahun dipotong iurannya hanya Rp25,2 juta, mana ada rumah harganya Rp12,6 juta sampai Rp25,2 juta,” tambahnya.