Suara.com - Tim kuasa hukum mengatakan jika Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tak ada kaitannya dengan kasus Harun Masiku. Kuasa hukum menyebut isu Hasto dikaitkan dengan Harun Masiku terus digoreng ketika ada momentum politik.
Hal itu disampaikan salah satu pengacara Hasto, Ronny Talampessy, saat mendampingi Hasto penuhi panggilan KPK ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2024).
Bahkan, Ronny mengaku memiliki grafik di mana isu Hasto terkait Harun Masiku selalu muncul ketika momen politik.
"Kita mempunyai grafik di mana Sekjen PDIP ketika sampaikan kritik dari proses Pilpres kemarin grafik naik, isu ini selalu dinaikan," kata Ronny.
Ia membeberkan hal itu diantaranya dimulai pada Oktober 2023 ketika momentum Gibran mendaftarkan diri sebagai cawapres. Lalu di November kala kasus Aiman mencuat hingga seniman Butet Kertaredjasa dipolisikan.
"Kemudian bulan Januari, ketika kita menyampaikan adanya abuse of power, dugaan mobilisasi aparat dan TSM. Kemudian di bulan Maret dan April ini sangat tinggi isu ini mulai dinaikkan," ungkapnya.
Ia menyampaikan, hal itu sengaja dibeberkan ke publik, lantaran akhir-akhir ini juga Hasto dipanggil oleh aparat penegak hukum secara beruntun. Ronny pun mengaku hal itu jadi pertanyaan pihaknya.
"Minggu kemarin dari Kepolisian. Kemudian di hari yang sama ketika kita selesai melakukan klarifikasi di Kepolisian, kemudian sorenya ada pengumuman bahwa Sekjen PDI Perjuangan akan dipanggil KPK," katanya.
"Nah ini menjadi pertanyaan buat kami, karena apa? Sekarang masuk tahun politik juga, akan masuk Pilkada. Jadi kami menduga ketika masuk tahun politik, isu ini akan dinaikkan terus. Maka di sini kami hadir untuk mendukung KPK. Jadi kalau penyidik mau sampaikan apa yang mau ditanyakan, kita akan sampaikan," sambungnya.
Baca Juga: KPK Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Hari Ini, Berikut Fakta Terbaru Kasus Harun Masiku
Penuhi Panggilan
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akhirnya penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (10/6/2024). Ia datang didampingi pengacaranya.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, Hasto tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 09.39 WIB. Ia didampingi sejumlah orang, termasuk pengacara Ronny Talapesy.
"Seperti yang saya janjikan selaku warga negara taat hukum saya penuhi panggilan dari KPK untuk memberikan keterangan dan saya diundang dalam kapasitas sebagai saksi stas persoalan yang berkaitan Harun Masiku," kata Hasto.
Ia mengaku bakal memberikan keterangan seterang-terangnya dalam panggilan KPK ini.
"Saya akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya," katanya.
Berita Terkait
-
Tim Kuasa Hukum Klaim Hasto PDIP Tak Terlibat di Kasus Harun Masiku
-
Jawaban Hasto PDIP Saat Dicecar Soal Keberadaan Harun Masiku
-
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan KPK Terkait Harun Masiku
-
Ngaku Taat Hukum, Akhirnya Hasto PDIP Penuhi Panggilan Penyidik KPK
-
Hari Ini! Hasto PDIP Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus Harun Masiku
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025