Ukraina Tolak Mentah-Mentah Usulan Damai Presiden Rusia, Kenapa?

Suara.com - Ukraina tegas tolak usulan perdamaian Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat (14/6/2024) karena tidak ada usulan perdamaian dan itu hanya muncul dari Rusia.

Hal itu ditegaskan penasihat presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak dalam sebuah pernyataan di media sosial X.

"Tidak ada 'usulan perdamaian' baru dari Rusia, dan bahwa kepemimpinan Rusia kurang dalam menilai realitas yang ada," tulisnya.

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengusulkan perdamaian ke Ukraina. Ia menguraikan kondisi Rusia untuk mengakhiri perang dan memulai pembicaraan damai dalam pertemuan dengan pegawai Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow.

Putin menyatakan bahwa Rusia segera menghentikan operasi tempur jika Ukraina membatalkan niatnya untuk bergabung dengan NATO dan menarik pasukannya dari empat wilayah yang diklaim Rusia -- Donetsk, Luhansk, Kherson dan wilayah Zaporizhzhya.

"Hari ini kami membuat usulan perdamaian lain yang konkret dan nyata. Jika Kiev dan negara-negara Barat menolaknya seperti sebelumnya, maka itu adalah urusan mereka, tanggung jawab politik dan moral mereka atas kelanjutan pertumpahan darah," katanya.

Putin memperingatkan bahwa situasi di medan perang bisa berubah menjadi hal yang tidak menguntungkan bagi Kiev, dan jika ini terjadi, "kondisi untuk memulai negosiasi akan berbeda."

Putin menekankan bahwa dia mengusulkan untuk mengakhiri konflik, bukan hanya membekukannya.

"Segera setelah Ukraina mulai menarik pasukan dari Donbas dan Novorossiya (di wilayah tersebut) dan berjanji untuk tidak bergabung dengan NATO, Federasi Rusia akan menghentikan tembakan dan siap untuk bernegosiasi. Saya kira hal itu tidak akan memakan waktu lama," tambahnya.

Baca Juga: 31 Ribu Tentara Ukraina Tewas dalam Perang Lawan Rusia

Putin mengisyaratkan bahwa dia tidak menganggap Volodymyr Zelenskyy sebagai presiden sah Ukraina setelah masa jabatannya berakhir pada 20 Mei, dan mengidentifikasi parlemen negara tersebut, Verkhovna Rada, sebagai satu-satunya otoritas yang sah.