Heboh 10 WNI Jadi Tentara Bayaran Ukraina, Siapa Mereka Sebenarnya?

Suara.com - Perang antara Rusia dengan Ukraina sudah lama berlangsung, tak hanya melibatkan tentara dari dua negara itu. Faktanya muncul informasi adanya tentara bayaran dari sejumlah negara, bahkan dari Indonesia.

Kabar ini mulanya dirilis oleh Kedutaan Besar Rusia, dalam keterangannya Kedubes Rusia mengungkap daftar negara asing 'pemasok' tentara bayaran di perang Ukraina. Salah satunya dari Indonesia.

Rusia mengklaim, sejak 24 Februari 2022 tercatat ada 13.387 tentara bayaran asing yang telah memasuki Ukraina.

Dikutip dari unggahan akun Infokomando.official disebutkan oleh kedutaan besar Rusia, tentara bayaran dari Indonesia jumlahnya 10 orang. Di mana empat orang di antaranya dinyatakan telah tewas dalam peperangan.

Apa Kata TNI?

Menanggapi klaim Rusia soal 10 WNI jadi tentara bayaran di Ukraina, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Nugraha Gumilar mengatakan, bahwa TNI tidak mengenal adanya tentara bayaran.

Dia pun memastikan 10 orang yang disebut sebagai tentara bayaran asal Indonesia itu bukan berasal dari prajurit TNI.

"Di organisasi TNI tidak mengenal adanya tentara bayaran, dan kami pastikan sejumlah orang yang disebutkan itu bukan dari instansi TNI," tengas Nugraha.

Di sisi lain, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin menegaskan bahwa informasi soal 10 tentara bayaran WNI yang disampaikan Rusia adalah kebohongan.

Baca Juga: Rusia Sebut Ada 10 Tentara Bayaran Asal Indonesia Terlibat Perang di Ukraina, TNI Tegaskan Hal Ini

"data yang dirilis pada Jumat (15/3/2024) itu adalah kabar bohong," tegas Vasyl.

Respons Kemenlu

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) menilai laporan tentang 10 WNI yang menjadi tentara bayaran Ukraina perlu didalami lebih lanjut.

"Informasi tersebut perlu didalami lebih lanjut," kata Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Selain perlunya pendalaman lebih lanjut, Lalu juga menyarankan kepada awak media untuk mengonfirmasi kebenaran data tersebut kepada Rusia.

"Silakan bertanya kepada Rusia mengenai data yang mereka miliki," katanya.