Suara.com - Mantan capres nomor urut 01, Anies Baswedan resmi menyatakan kesiapan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Anies siap untuk nyalon di Pilkada DKI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Anies mengaku bahwa ia menerima kepercayaan dari PKB untuk kembali menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. Anies menyatakan siap meneruskan periode kedua sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Jadi saya menerima, menerima kepercayaan dari PKB. Karena itu saya sampaikan, bismillah kami bersiap untuk meneruskan ke periode kedua," kata Anies di Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).
Lebih lanjut Anies mengatakan bahwa ia selalu mendengar suara-suara keluhan dari warga Jakarta.
"Hampir tiap hari datang warga ke tempat kami, hampir tiap hari dari berbagai tempat, dan semua datang yang datang siapa yang lemah yang kecil," kata Anies.
Sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan itu mengakhir masa tugasnya sebagai Gubernur DKI periode pertama pada Minggu 16 Oktober 2022.
Setelah mengakhiri masa tugasnya selama 5 tahun di periode pertama, Anies kemudian maju sebagai calon presiden yang diusung oleh Nasdem, PKS dan PKB.
Berpasangan dengan ketum PKB Muhaimin Iskandar, pasangan nomor urut 01 itu kalah dari paslon 02, Prabowo-Gibran. Pasangan AMIN meraih 40.971.906.
Gagal di Pilpres 2024, dan kembali nyalon sebagai Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024, Anies masih memiliki janji-janji di periode pertama kepemimpinannya yang belum tuntas ia jalani.
Baca Juga: Hitung-hitungan Anies Vs Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, Begini Kata Analis
Berikut 13 janji manis Anies di periode pertama jadi Gubernur DKI Jakarta yang belum terealisasi:
1. Memperluas manfaat KJS jadi KJS Plus dan menambah manfaat untuk para guru ngaji, pengajar Sekolah Minggu, penjaga rumah ibadah, penceramah, khatib dan pemuka agama
2. Membuka sebanyak 200.000 peluang wirausahawan baru dalam program OK OCE selama 5 tahun
Belakangan program OK OCE kemudian berubah menjadi Jakpreneur yang sempat dianggap program lucu-lucuan oleh anggota Komisi A DPRD DKI, Gembong Warsono.
3. Mengurangi angka pengangguran di DKI Jakarta melalui pendidikan kejuruan
Berdasarkan data kependudukan, angka pengangguran di DKI Jakarta rata-rata pada 2012-2017 sebanyak 7,51 persen, sedangkan rata-rata di tahun2018-2021 yakni sebanyak 7,97 persen.
Berita Terkait
-
Hitung-hitungan Anies Vs Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, Begini Kata Analis
-
Kaesang Tertarik Jadi Cawagub, Tapi Projo Tolak Dukung Anies di Pilgub Jakarta
-
Peneliti Senior Sebut Anies Jadi Cagub Jakarta Lagi untuk Modal Pilpres Selanjutnya
-
Heru Budi Respons Kritik PKB 2 Tahun Ditinggal Anies Jakarta Makin Kotor: Yang Benar Saja, Sekarang Lebih Bersih!
-
Tak Setuju Anies Duet Bareng Kaesang di Pilgub Jakarta, PDIP DKI: Tak Usah Lah Ulangi Tragedi Pilpres
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal
-
Modus 'Crispy Fruit', WNA China Pengedar Happy Water Diciduk di Apartemen Pademangan