Kritik Luhut yang Tak Setuju OTT, Eks Penyelidik KPK Curiga Ada Kaitannya dengan Investor

Suara.com - Mantan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aulia Postiera, menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang tidak setuju dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Luhut pada rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sebelumnya sempat menyebut OTT tidak bisa menjadi indikator ekonomi nasional.

Aulia menilai OTT justru memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan pemerataan pembangunan dalam rangka mewujudkan keadilan pada masyarakat.

Dia menduga pernyataan Luhut mengenai dampak OTT terhadap ekonomi nasional ini berkaitan dengan kekhawatiran pemerintah terhadap perginya para investor.

“Jika hal ini dikaitkan dengan adanya ketakutan bahwa investor akan lari karena adanya tangkap tangan, saya meyakini yang takut tersebut adalah para investor hitam, bukan investor yang punya itikad baik untuk menanamkan modalnya di Indonesia,” kata Aulia kepada Suara.com, Senin (24/6/2024).

Justru, lanjut dia, investor yang baik akan memastikan investasi mereka tepat sasara dan bebas dari biaya untuk suap pejabat negara atau daerah.

“Investor yang baik tentu sangat senang jika birokrasi di negara tujuan investasinya tersebut transparan dan akuntabel, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra ketika berhadapan dengan birokrasi pemerintahan,” ujar Aulia.

“Tangkap tangan atau OTT itu merupakan salah satu strategi dalam pengungkapan kasus korupsi, selain audit based,” tambah dia.

Lebih lanjut, Aulia mengaku khawatir pernyataan tentang tidak adanya dampak OTT terhadap ekonomi nasional yang disampaikan Luhut menjadi propaganda agar tidak ada upaya tangkap tangan terhadap pelaku korupsi.

Baca Juga: Luhut Sesumbar: Impossible Amerika Bisa Kembangkan Mobil Listrik Tanpa Indonesia!

Dia menjelaskan data penindakan korupsi dan berbagai riset menunjukkan jenis korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah penyuapan. Selain itu, Aulia juga menyebut OTT sebagai metode paling efektif untuk mengungkap adanya kasus penyuapan.

“Ketika dilakukan OTT, para pelaku penyuapan (pemberi dan penerima suap) dan barang bukti kejahatannya (uang ataupun barang yg digunakan untuk penyuapan) ditemukan seketika. Hal ini tentu sangat memudahkan dalam pembuktian di persidangan,” tutur Aulia.

Dia juga mengatakan bahwa OTT bisa meminimalisir adanya upaya pengkondisian suatu perkara korupsi.

“Siapapun yang tertangkap tangan, tidak lagi dapat berkelit. Begitupun meminimalisir potensi adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum penegak hukum untuk melokalisir perkara dan pelaku korupsi,” katanya menjelaskan.

Dari sisi pencegahan kerugian negara, tambah Aulia, OTT terbukti efektif mencegah adanya kerugian negara yang lebih besar. Dia menyebut sebagian kasus suap yang terungkap melalui OTT merupakan suap yang dilakukan pada saat perizinan dan sebelum proyek dilaksanakan.

“OTT mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih besar dari upaya menurunkan kualitas pekerjaan suatu proyek negara atau kerusakan alam akibat proses perizinan yang tidak sesuai prosedur,” tandas Aulia.