Suara.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang merasa bingung dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut lembaga antirasuah tidak perlu melakukan banyak operasi tangkap tangan (OTT).
Jika OTT tidak dilakukan dengan alasan indeks persepsi korupsi (IPK) mesti ditingkatkan untuk menarik investasi, Saut menilai itu sebagai hal yang keliru. Sebab, dia menganggap penindakan tetap perlu dilakukan, termasuk dengan melakukan OTT.
“Kalau ada menteri bilang enggak perlu OTT, KPK menghambat investasi, gue bingung itu menteri ada ngomong kayak gitu,” kata Saut dalam diskusi bersama Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan Transparency International Indonesia (TII) yang ditayangkan secara daring, Jumat (21/6/2024).
Dia menyebut bahwa KPK sudah memiliki banyak sekali model pencegahan tindak pidana korupsi yang disosialisasikan secara meluas. Jadi, Saut menjelaskan OTT dilakukan bukan karena pencegahan tidak dilakukan dengan baik.
Saut juga mencontohkan pengalamannya yang baru pulang dari suatu daerah untuk melakukan salah satu metode pencegahan tindak pidana korupsi. Lalu, beberapa hari kemudian, terjadi OTT di daerah tersebut. Dengan begitu, dia menegaskan OTT masih diperlukan sebagai upaya pemberantasan korupsi.
“Artinya, harus penindakan gitu loh. Jadi, kalau mencegah mencegah, kita cuma ngomong-ngomong saja,” tandas Saut.
Ucapan Kontroversial Luhut
Diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan beberapa kali menyebut bahwa KPK tidak perlu banyak melakukan OTT. Terbaru, Luhut mengingatkan lembaga antirasuah untuk tidak bangga jika melakukan OTT secara masif.
Sebab, Luhut menilai OTT bukan indikator baik atau tidaknya ekonomi negara. Dia menyebit jika ada OTT, bukan berarti ekonomi Indonesia sedang tidak baik.
"Jadi kita juga saya teman-teman di KPK jangan bangga kalau ada OTT itu berarti ekonomi kita gak bagus. Kalau orang belanja ke mesin, maka makin kecil peluang melakukan hengki pengki," kata Luhut dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rabu (5/6/2024).
Berita Terkait
-
Desakan Kubu Hasto PDIP Bikin Harun Masiku Sulit Ditangkap, Yudi Purnomo: AKBP Rossa Purbo Sudah di Jalan yang Benar
-
Survei Litbang Kompas: Ranking KPK Jeblok Sebagai Penegak Hukum, Citranya Paling Buruk di Bawah TNI-Polri
-
PT DKI Jakarta Tolak Banding Jaksa KPK, Hasbi Hasan Tetap Divonis Ringan di Kasus Suap MA
-
Setor Bukti ke Dewas, Kusnadi Staf Hasto PDIP Tuding Penyidik KPK Palsukan Surat Penyitaan
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
- Pelatih asal Spanyol Sebut Persib Bandung Kandidat Juara, Kedalaman Skuad Tak Tertandingi
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Konflik Timur Tengah Memanas, Pemerintah Siapkan Skenario Darurat Haji 2026
-
Penyelundupan Narkoba di Bandara Soetta, Modus Kemasan Minuman Hingga Sabun Thailand Terbongkar
-
Kapolri Ungkap Pesan Prabowo: TNI-Polri Harus Bersatu, Jangan Sampai Terpecah
-
Impor Mobil India Dinilai Sebagai Otokritik Atas Kartel Mobil di Indonesia
-
HUT ke-12 Suara.com Luncurkan Aura Research, Platform AI untuk Analisis Data dan Monitoring Isu
-
Gedung Tinggi Dilarang Sedot Air Tanah, PAM Jaya Ingatkan Ancaman Sinkhole Hantui Jakarta
-
Menhan Banyak Urusan, Gian Kasogi: Isu Keamanan Jangan Jadi Instrumen Politik Menuju 2029
-
Praperadilan Direktur PT WKM, Haris Azhar: Perkara Ini Tidak Memenuhi Hak Asasi Manusia
-
Rayakan Hari Jadi ke-12, Suara.com Perkokoh Posisi Pemimpin Media Digital Berbasis Komunitas
-
Alarm Merah Timur Tengah: Mengapa Perang Iran-AS Bisa Ancam Dapur WNI Susah Ngebul?