Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengaku tidak pernah mendengar adanya isu pergantian posisi Sekretaris Jenderal seusai Hasto Kristiyanto terbelit persoalan proses hukum terutama di KPK.
"Terhadap isu pergantian Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, sampai sekarang ini saya tidak mendengar isu itu, tidak pernah mendengar isu itu dan tidak pernah dibicarakan dalam rapat DPP partai," kata Said di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Lantaran tidak pernah mendengar isu tersebut, Said Abdullah memastikan tidak ada wacana untuk menggantikan posisi Hasto sebagai Sekjen PDIP.
"Bahwa ada pemeriksaan terhadap Pak Hasto oleh KPK biarkanlah itu terus menjadi kewenangan KPK jangan kemudian kita ini melakukan, penilaian sepihak, atau katakanlah bahasa gua yang paling pas, mengganggu kerja-kerja KPK," ungkapnya.
Ia tetap yakin Hasto masih berstatus sebagai Sekjen dan bisa menangani masalah hukumnya.
"Karena kami datang pada satu keyakinan, Hasto sebagai sekjen, clear and clean dalam menangani setiap persoalan internal partai," pungkasnya.
Untuk diketahui, Hasto sempat kini menjalani pemeriksaan di KPK dan Polda Metro Jaya.
Di KPK, Hasto juga sempat diperiksa sebagai terkait kasus suap Harun Masiku yang kini masih buron.
Dalam pemeriksaan itu, penyidik KPK menyita barang bawaan Hasto seperti dokumen dan ponsel saat dipegang oleh stafnya, Kusnadi.
Buntut dari penyitaan itu, kubu Hasto PDIP melaporkan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK. Selain itu, staf Hasto, Kusnadi juga melapor ke Komnas HAM perihal tindakan yang dialaminya saat mendampingi pemeriksaan Hasto di KPK.
Namun, KPK mengklaim tindakan penyitaan penyidik terhadap barang pribadi Hasto itu sudah sesuai prosedur. Penyitaan itu disebut sebagai tindakan penyidik KPK untuk menangkap Harun Masiku yang sudah empat tahun buron.
Sementara di Polda Metro Jaya, Hasto dilaporkan terkait kasus dugaan penghasutan dan berita bohong alias hoaks. Pelaporan itu buntut ucapan Hasto di salah satu program televisi nasional.
Orang yang melaporkan Hasto ke polisi diketahui bernama Hendra dan Bayu Setiawan.
Terkait kasus itu, polisi juga telah memeriksa Hasto sebagai terlapor.
Berita Terkait
-
PKS Usung Sohibul Iman Bukan Anies, PDIP Fokus Jaring Kader Internal Seperti Ahok hingga Andika Perkasa
-
Siap Lawan Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi, PDIP Lirik Susi Pudjiastuti Hingga Sandiaga Uno di Pilgub Jabar
-
Penyidik KPK Dicap Arogan jika Tak Dapat Izin Pengadilan saat Sita HP Hasto PDIP, Pengamat: Bahaya, Kalau Cuma Orderan
-
Tepis Tudingan Staf Hasto PDIP Palsukan Surat Penyitaan, Begini Pembelaan KPK
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 3 HP Xiaomi dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
Besok Pagi, Transjakarta Blok M-Kota Tak Lewat Sudirman-Thamrin
-
6 Tanaman yang Bisa Mengusir Ular, Wajib Punya Salah Satunya di Rumah
-
Silmy Karim Tersangka, Pemerintah Belum Akan Tunjuk Wamen Imipas Baru
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Sabtu Pagi, DPR dan Pemerintah Gelar Pertemuan Bahas Evaluasi Perkembangan Ekonomi
-
Napas Jakarta Makin Berat, Pramono Serukan Tinggalkan Kendaraan Pribadi
-
Rekomendasi Akhir Pekan di Jakarta: Dari Indofest hingga Pameran Keris Nasional
-
KPK Pindahkan Penahanan Bupati Nonaktif Pati Sudewo ke Rutan Semarang
-
Berjalan Sesuai Rencana, Pembangunan Fisik Sekolah Rakyat Permanen di Jambi Capai 70%
-
Kawal Sekolah Rakyat: Ombudsman Beri Masukan Tata Kelola, Sarpras hingga SDM