Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menilai banyak anak yang pindah ke Jakarta dalam setahun terakhir agar bisa bersekolah di Ibu Kota. Hal ini menjadi salah satu penyebab membludaknya calon siswa yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Karena para calon siswa yang pindah, maka Heru menilai daya tampung sekolah di Jakarta jadi tak pernah tercukupi. Akibatnya, banyak anak yang tak lolos PPDB, khususnya lewat jalur zonasi.
"Pertama gini ya, kita harus memperbaiki zonasi itu. Banyak warga yang setahun lalu itu pindah ke Jakarta. Itu problem, tapi di sisi lain sebagai warga negara mereka berhak untuk bersekolah dimana saja," ujar Heru di Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).
"Tapi saya lihat data perpindahan itu sudah diatur dari satu tahun yang lalu. Maka sampai kapanpun DKI Jakarta kekurangan bangku sekolah," katanya menambahkan.
Di satu sisi, Pemprov tak bisa melarang anak yang ingin bersekolah di Jakarta. Karena itu, ia menilai salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan kualitas sekolah di daerah-daerah penyangga.
Dengan cara ini, maka siswa akan lebih memilih bersekolah di daerah asal ketimbang pindah ke Jakarta.
"Maka dari itu saya pesan kepada pemimpin yang baru di daerah lain bupati walikota sekitar jakarta ya bangunlah sekolah yang setara Jakarta," pungkasnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI, Budi Awaluddin mengatakan, daya tampung yang cukup memadai untuk penerimaan siswa baru di tingkat SD.
"Daya tampungnya cukup lumayan agak banyak ya, karena masih ada yang kosong. Untuk SD daya tampungnya di 95.673," ujar Budi di kantor Disdik DKI, Senin (20/5/2024).
Baca Juga: Heru Budi Resmikan Rumah Barokah Palmerah, Hunian Vertikal Pertama di Indonesia dengan Skema Ini
Sementara, untuk tingkat setara SMP dan SMA belum mencapai 50 persen dari perkiraan Calon Peserta Didik Baru (CPDB).
"Lalu untuk (daya tampung) SMP di angka 71 ribu. Sedangkan daftar kita CPDB nya ada 151 ribu. Jadi hanya 47 persen," katanya.
"Sedangkan SMA, daya tampungnya hanya di 20.130 dna CPDB nya ada diabgka 39.141 atau lebih 35 persen," lanjut Budi.
Budi pun mengakui jumlah daya tampung sekolah negeri di Jakarta masih belum memenuhi standar ideal. Karena itu, pihaknya berencana melakukan rehabilitasi gedung sekolah agar bisa menambah kursi yang tersedia.
"Pemprov DKI Jakarta tentu berusaha untuk meningkatkan kuota kita. Memang masih agak cukup jauh dengan kondisi saat ini. pertama dengan melakukan rehab (gedung sekolah). Sehingga kuota di sekolah itu bertambah," tuturnya.
Kemudian, ada juga rencana penambahan sekolah baru di zonasi yang masih belum memiliki jumlah sekolah memadai.
Tag
Berita Terkait
-
Pertimbangkan Serius Program Sekolah Swasta Gratis, Heru Budi: Biar Enggak Ada Masalah KJP
-
9 Jargon MPLS Kreatif dalam Bahasa Inggris, Simak Inspirasinya!
-
Logo Jakhabitat Buatan Era Anies Mendadak Hilang, Heru Budi: Saya Tak Pernah Utak-atik
-
Puluhan RT Sempat Kebanjiran saat Jakarta Dilanda Hujan Deras, Heru Budi Santai: Kan Cepat Surut
-
Pemprov DKI 'Bedah Rumah' di Kampung Padat jadi Hunian Vertikal
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional