Suara.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep serta jajaran partainya akan berkunjung ke Kantor DPP PKS, pada Senin (8/7/2024) sore. Pertemuan itu untuk memenuhi undangan Presiden PKS Ahmad Syaikhu
Juru Bicara PSI, Sigit Widodo, mengatakan dalam pertemuan ini nantinya sebagai ajang silaturahmi biasa saja.
"Mas Kaesang menuhi undangan Ustad Ahmad Syaikhu. Silahturahmi saja dengan jajaran DPP PKS," kata Sigit kepada Suara.com, Senin (8/7/2024).
Saat ditanya apakah dalam pertemuan ini sebagai ajang klarifikasi PKS terkait pernyataan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi yang sempat menyebut Presiden Jokowi menawarkan Kaesang ke partai-partai untuk Pilkada, Sigit tak menjawab secara detil.
"Saya kurang tahu apakah akan ada pembahasan soal pernyataan itu. Kita tunggu saja nanti setelah pertemuan," ungkapnya.
Namun, Sigit mengatakan dalam pertemuan nanti tak tertutup kemungkinan untuk membahas terkait penjajakan soal Pilkada 2024.
"Tentu saja tidak menutup kemungkinan ada pembahasan tentang Pilkada dan hal-hal yang terkait dengan itu," pungkasnya.
Bantahan Kaesang
Sebelumnya Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep dengan tegas membantah klaim Sekjen PKS Aboe Bakar Habsyi yang menyebut bahwa Presiden Jokowi telah menyodorkan nama Kaesang ke partai-partai politik untuk diusung di Pilkada DKI Jakarta.
Baca Juga: Hamil Besar, Erina Gudono 'Langgar' Aturan Kirab 1 Suro? Ini Faktanya!
"Pak Sekjen PKS tidak bicara sesuai fakta. Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai. Silakan cek, atau sebut partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi. Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik" kata Kaesang dalam keterangannya, Kamis (27/6/2024).
Menurut Kaesang, kewenangan untuk mengusung calon ada pada ketua umum partai. Ia justru menuding pernyataan Sekjen PKS Habib Abie Bakar Al Habsyi ingin menutup pintu koalisi antara PKS dan PSI.
Kaesang menegaskan dirinya memiliki kewenangan untuk menentukan calon yang akan diusung. Dengan tegas dia meminta agar tidak membawa-bawa nama Jokowi terkait Pilkada.
"Kompetisi Pilkada ini sebaiknya dijauhkan dari penyebaran berita bohong, itu merugikan masyarakat. Terlebih lagi akan merugikan pihak yang suka menyebar berita bohong seperti itu. Masyarakat kita sudah cerdas," kata Kaesang.
Berita Terkait
-
Kaesang Jadi Calon Terkuat Gubernur Jateng, Kalahkan Kapolda dan Bambang Pacul
-
Kaesang Bersama Elite PSI Akan Bertandang ke PKS Sore Ini, Bahas Penjajakan Pilkada?
-
Hamil Besar, Erina Gudono 'Langgar' Aturan Kirab 1 Suro? Ini Faktanya!
-
6 Nama Bakal Cagub Jakarta Versi PSI Jakbar, dari Grace Natalie hingga Deddy Corbuzier
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Kemlu Pastikan 13 WNI Selamat dari Kebakaran Besar di Malaysia, Begini Kondisinya
-
UU PPRT Disahkan: Menteri PPPA Pastikan Tak Ada Lagi Pekerja Tanpa Perlindungan
-
Lansia Tewas Tertabrak KRL di Rawa Buaya Jakarta Barat, Identitas Masih Misteri
-
Tak Cuma Berebut Minyak dan Rute Dagang: Siapa Saja Kubu yang Berebut Uranium Iran?
-
BNI Dorong Kesetaraan Gender, Perkuat Peran Perempuan di Dunia Kerja dan Masyarakat
-
Panas! Iran Siaga Penuh Antisipasi Serangan Amerika Serikat
-
JK Meledak di Tengah Polemik Ijazah Jokowi dan Laporan Polisi, Apa yang Sedang Terjadi?
-
Kasus Pelecehan di Transportasi Umum, UPT PPPA Ajak Masyarakat Berani Bertindak
-
Proyek IT MBG Rp1,2 T Dituding Gaib, Kepala BGN Pastikan Anggaran Nyata dan Transparan
-
Bukan Sekadar Pelengkap, Sekjen KPP RI: Legislator Perempuan Kini Bagian dari Pengambil Kebijakan