Suara.com - Keputusan Presiden atau Keppres tentang pemindahan ibu kota belum juga diteken Presiden Jokowi. Bisa jadi, penandatanganan Keppres itu dilakukan pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Bila sampai itu terjadi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Jokowi memiliki jiwa besar. Sebab kepala negara tidak memaksakan diri melakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Ini kian menunjukkan perlunya jiwa besar. Jangan memaksakan pindah ketika belum siap. Bagus Pak Jokowi menyerahkan pada Pak Prabowo," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Suara.com, Kamis (11/7/2024).
Kendati begitu, Mardani berharap Prabowo bisa berpikir dua kali sebelum benar-benar meneken Keppres pemindahan ibu kota.
"Dan insyaallah Pak Prabowo akan dengan seksama mencermati semua perkara sebelum menandatangani Keppresnya," kata Mardani.
Diketahui, Presiden Jokowi belum juga memastikan kapan akan menandatangani Keppres pemindahan ibu kota. Menurutnya, Keppres bisa saja diteken sebelum 17 Agustus 2024 atau malah setelah Oktober tahun ini.
Jokowi mengaku akan melihat situasi di lapangan terlebih dahulu sebelum keppres ditandatangani.
"Keppresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. kita melihat situasi lapangan," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Dia menegaskan pemerintah tidak ingin memaksanakan sesuatu. Ia akan melihat kembali progres di lapangan terkait kesiapan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.
Baca Juga: Pemerintah Diminta Jangan Malu Akui IKN Belum Siap, Mardani PKS: Tak Ada Yang Hujat Jokowi
"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat," ujar Jokowi.
Perlu juga diketahui, masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Adapun presiden terpilih hasil Pilpres 2024 ialah Prabowo Subianto.
Staf Khusus Presiden Grace Natalie menegaskan, hingga kini belum ada pembicaraan lebih lanjut perihal Keppres pemindahan ibu kota, apakah bakal diteken Jokowi di akhir masa jabatannya atau tidak. Termasuk ditandatangani sebelum upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 yang akan digelar di IKN.
"Proses terus berjalan," kata Grace dihubungi Suara.com, Rabu (26/6/2024).
Merujuk pernyataan kepala negara, Grace menegaskan kembali bahwa Keppres terkait bisa saja diteken oleh Jokowi atau Prabowo pada pemerintahan mendatang.
"Sesuai pernyataan pak presiden, bisa beliau atau Pak Prabowo," kata Grace.
Berita Terkait
-
Erick Thohir Rela Malam-malam Rapat dengan DPR Demi BUMN Pemerintahan Prabowo Raih PMN
-
Pemerintah Diminta Jangan Malu Akui IKN Belum Siap, Mardani PKS: Tak Ada Yang Hujat Jokowi
-
Tak Lirik Nagita Slavina untuk Dampingi Bobby di Pilkada Sumut, Ini Pilihan Golkar
-
Kapan Jokowi Pindah IKN, Mau Tunggu Prabowo?
-
Siap Tempur di Paris! Ini Target Jokowi untuk Kontingen Indonesia di Olimpiade 2024
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Moisturizer Mengandung SPF untuk Usia 40 Tahun, Cegah Flek Hitam dan Penuaan
- PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- 3 Pemain Naturalisasi Baru Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030
Pilihan
-
Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
-
4 HP 5G Paling Murah November 2025, Spek Gahar Mulai dari Rp 2 Jutaan
-
6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
-
Harga Emas di Pegadaian Stabil Tinggi Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Kompak Naik
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
Terkini
-
Motif Pelaku Ledakan di SMAN 72: KPAI Sebut Dugaan Bullying hingga Faktor Lain
-
Siswa SMAN 72 Terapkan Pembelajaran Online 34 Hari untuk Redam Trauma Usai Ledakan
-
Garis Polisi di SMA 72 Dicabut, KPAI Fokus Pulihkan Trauma Ratusan Siswa dan Guru
-
IPW: Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs Sesuai SOP
-
Tampang Sri Yuliana, Penculik Bocah Bilqis di Makassar, Ngaku Kasihan Korban Tak Punya Ortu
-
Anggaran Proyek Monumen Reog Ponorogo Dikorupsi?
-
Dijual Rp80 Juta ke Suku Anak Dalam Jambi, Terungkap Jejak Pilu Penculikan Bocah Bilqis
-
DPD RI Gaungkan Gerakan Green Democracy Lewat Fun Walk dan Penanaman Pohon Damar
-
Terungkap! Bocah Bilqis Hilang di Makassar Dijual ke Kelompok Suku Anak Dalam Jambi Rp 80 Juta
-
Bukan Soal Kontroversi, Ini Alasan Soeharto Disebut Layak Dihargai Sebagai Pahlawan Nasional