Suara.com - Perempuan belum terbukti bisa eksis di dalam pusat perpolitikan di Jakarta. Hal itu terlihat dari daftar Gubernur dan Wakil Gubernur yang selalu dipimpin oleh laki-laki sejak Pilkada Jakarta pertama kali diselenggarakan pada 2007.
Fenomena tersebut, dikatakan oleh pengamat politik Lely Arrianie bahwa bukan berarti masyarakat Jakarta belum terbiasa dipimpin perempuan. Melainkan, komunikasi politik perempuan yang belum mampu menyentuh perhatian pemilihnya.
"Kita pernah punya presiden perempuan, artinya kan memang bukan tidak terbiasa (dipimpin perempuan). Tapi memang mungkin komunikasi politik perempuan yang maju dalam proses pencalonan dan Pilkada itu sendiri yang tidak kena bahasa komunikasi politiknya dengan calon pemilih," kata Lely kepada Suara.com, dihubungi Jumat (12/7/2024).
Dia sendiri pernah menemukan pengakuan masyarakat yang malas memilih calon legislatif perempuan lantaran pembawaan dirinya yang dinilai terlalu sombong.
"Saya pernah denger tuh ada caleg-caleg, 'ah ngapain pilih dia, gayanya belum jadi aja udah sombong banget. Bisa juga karena stik tertentu yang dimunculkan di daerah stigma tertentu, misalnya perempuan itu kan di dapur, sumur, kasur dan mereka mempertahankan itu," katanya.
Diakuinya bahwa budaya patriarki masih turut mempengaruhi perempuan tidak lebih banyak dipilih dalam kontestasi politik dibandingkan laki-laki. Oleh sebab itu, perempuan sendiri diminta untuk berani lakukan gebrakan berbeda.
Menurut Lely, menjadi pekerjaan rumah juga bagi para partai politik dalam mendorong perempuan punya kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk tampil. Tak hanya itu, budaya patriarki dalam masyarakat terkait kepemimpinan perempuan juga harus ditumbangkan.
"Kalau perempuan sudah lakukan perubahan tapi tetap tidak terpilih, artinya ada variabel lain yang mengganggu, yaitu variabel pemiliknya. Artinya mungkin bagi para pembuat regulasi di bidang politik harus memikirkan dua hal ini lagi," katanya.
Baca Juga: Tokoh Perempuan Kalah Eksis di Pilkada Jakarta, Pengamat: Elite Politik Terkotak Pikiran Maskulin
Berita Terkait
-
Tokoh Perempuan Kalah Eksis di Pilkada Jakarta, Pengamat: Elite Politik Terkotak Pikiran Maskulin
-
Usul Sylviana Murni dan Risma Duet Maut di Pilkada Jakarta, Siti Zuhro: Saatnya Perempuan Turun Gunung!
-
Panggung Politik Indonesia Dinilai Terlalu Maskulin, Jadi Hambatan untuk Perempuan Bisa Ikut Eksis
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu