Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek jangka panjang. Bukan proyek yang dua atau tiga bulan langsung jadi.
Penegasan itu disampaikan Jokowi saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait rencana kepala negara berpindah kantor ke IKN pada bulan ini. Jokowi menegaskan target memang Juli, tetapi masih melihat kondisi di lapangan.
"Dan IKN itu kan bukan dibangun 2 tahun, 3 tahun. Ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun," kata Jokowi jelang keberangkatan menuju Uni Emirat Arab dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Selain rencana presiden pindah kantor pada Juli, pemerintah juga mengagendakan kegiatan upacara peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2024 di IKN. Perihal ini, Jokowi menegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti pembangunan IKN selesai pada 17 Agustus.
"Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya, tidak seperti itu. Banyak yang baru menurut saya," ujar Jokowi.
Jokowi lantas memperkirakan progres pengerjaan IKN secara keseluruhan hingga 17 Agustus tahun ini.
"Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15 persen," kata Jokowi.
Masih Perlu Investasi
Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan proyek jangka panjang IKN masih membutuhkan investasi. Ia berujar investor masih diperlukan baik dari dalam maupun luar negeri.
Baca Juga: Jokowi Mulai 'Ngeluh' Soal Proyek IKN: Tiap Hari Hujan Deras, Pekerjaan Banyak Mundur
"Ini masih memerlukan investasi, masih memerlukan investor dari dalam maupun luar. Itu yang sedang kita kejar," kata Jokowi.
Sementara itu, pembangunan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukan untuk membangun gedung-gedung pemerintahan, semisal Istana Kepresidenan.
"Kalau pemerintah kan kewajiban dari gedung-gedung pemerintahan, Istana Presiden, wakil presiden dan oleh karena itu 100 presiden dari APBN," kata Jokowi.
Hujan Deras di IKN
Jokowi memastikan akan berpindah kantor di IKN pada Juli 2024. Tetapi dengan catatan pengerjaan bangunan hingga fasilitas air dan listrik siap.
Sebelumnya, pada kesempatan berbeda, kepala negara mempertanyakan ihwal kesiapan fasilitas air san listrik saat ditanya hal serupa.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Usai Periksa Dirjen PHU Kemenag, KPK Akui Kejar Juru Simpan Hasil Korupsi Kuota Haji
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Solidaritas Komunitas Kripto, Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Bali
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif