Suara.com - Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan Prabowo Subianto tidak bakal mundur dari jabatan Menhan. Sebaliknya, Prabowo akan tetap menjadi bagian dari kabinet hingga pemerintahan Presiden Jokowi berakhir.
Hal itu ditegaskan Dahnil menjawab pertanyaan apakah Prabowo sebagai presiden terpilih bakal mengikuti langkah Gibran Rakabuming Raka. Diketahui wakil presiden terpilih itu memilih mundur sebagai Wali Kota Solo.
"Pak Prabowo akan tetap menjadi Menhan sampai waktu pelantikan pesiden pada Oktober nanti," kata Dahnil kepada Suara.com, Rabu (17/7/2024).
Dahnil membeberkan alasan mengapa Prabowo tetap menjabat sebagai menteri hingga nanti tiba hari pelantikan dirinya sebagai presiden .
"Karena tugas-tugas beliau sebagai Menhan di dalam pemerintahan Pak Jokowi mempermudah koordinasi dan sinkronisasi untuk pemerintahan beliau nanti," kata Dahnil.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Deddy Sitorus meminta Prabowo Subianto tak perlu mengikuti langkah wakilnya, Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo.
Menurutnya, bila Prabowo mundur dari kursi menteri saat ini malah aneh.
"Ya kalau menurut saya aneh kalau mundur sekarang. Kan sama aja sama Pak Prabowo. Ngapain Pak Prabowo mundur sekarang?" kata Deddy kepada wartawan, Rabu (17/7/2024).
Menurutnya, Prabowo tak perlu mundur sebagai Menhan lantaran sudah ada tim yang mengurusi persiapan transisi kepemimpinan sebagai Presiden.
Baca Juga: Ratusan Warga Solo Geruduk DPRD, Lepas Pengunduran Diri Gibran dari Wali Kota
"Kan dia punya tim untuk menyiapkan itu," katanya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi VI DPR RI itu menilai Prabowo sudah memiliki tim yang mempersiapkan program-programnya.
"Semua program-programnya sudah disiapkan waktu dia tampaknya, sudah bentuk tim yang untuk merumuskan setelah dia dinyatakan pemenang," ujar dia.
Minta Budi Arie Mundur
Ia justru menyarankan agar Menkominfo Budi Arie yang seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya lantaran dianggap tak becus bekerja.
"Ya terus sekarang mundur mau ngapain? Tuntaskan lah. Kalau yang harus mundur tuh ya Menkominfo gitu loh kerja nggak bener gitu kan? Itu pantas lah mundur. Kecuali ada masalah gitu loh," katanya.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Prabowo Bagi-bagi Uang Lewat Rekening
-
Ratusan Warga Solo Geruduk DPRD, Lepas Pengunduran Diri Gibran dari Wali Kota
-
Posisi Andi Harun Diganti Keponakan Prabowo Pimpin DPD Kaltim, Ternyata Ini Alasan Gerindra
-
Prabowo Diminta Tidak Mundur Seperti Gibran, Elite PDIP: Yang Harusnya Mundur Budi Arie, Kerja Nggak Bener!
-
Mundur dari Walkot Solo Jelang jadi Wapres, Elite PDIP Sindir Telak Gibran: Harusnya Pas Kampanye Kemarin!
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak