Alissa Wahid Dinilai Cocok Jadi Pimpinan KPK, Yenny Wahid: Kayaknya Nggak Nyalon Ya

Suara.com - Nama anak sulung mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Alissa Wahid disebut cocok menjadi salah satu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

Namun adik Alissa, Yenny Wahid, mengungkapkan bahwa sang kakak nampaknya tidak mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (capim) KPK.

Meski begitu, dia juga berpandangan kalau sosok Alissa Wahid memang cocok menjadi Pimpinan KPK.

"Kayaknya nggak nyalon ya, tapi bagus menurut saya. Mbak Lisa, saya nggak pernah dengar beliau berniat untuk mencalonkan diri, tapi kalau beliau mau mencalonkan diri, menurut saya itu bagus banget," kata Yenny kepada Suara.com.

Menurut Yenny, Alissa Wahid memang memiliki sikap anti korupsi. Terlepas dari fakta bahwa dirinya memang adik Alissa Wahid, namun Yenny memgatakan, kakaknya punya cara yang sistematis dalam melihat masalah.

"Dan memang pejuang akar rumput banget. Ini bukan karena saya adiknya ya, tapi karena saya melihat komitmennya memang luar biasa," imbuhnya.

Kehadiran Alissa Wahid juga bisa menjadi perwakilan dari tokoh perempuan di KPK yang selama ini masih didominasi oleh laki-lakk.

Yenny menyebutkan, kehadiran perempuan di jajaran pimpinan KPK juga penting karena memiliki satu sikap yang inherent.

Menurut Yenny, perempuan lebih bisa melihat kepentingan publik di atas kepentingan pribadinya sendiri.

Baca Juga: MAKI Khawatir Capim KPK Laki-laki Banyak yang Hanya Pensiunan Cari Kerja

"Jadi perempuan, dalam keluarga misalnya, kalau dia punya uang dia akan memastikan bahwa uangnya dialokasikan untuk pendidikan anaknya, untuk makanan bergizi anaknya."

"Nah kalau dari hasil riset, laki-laki terutama yang tidak berpendidikan, biasanya lebih banyak tidak sekomitmen itu. Lebih banyak kita temui misalnya di kampung-kampung, di desa-desa, bapaknya kalau punya uang bukan ditabung, dibeliin rokok dulu, gitu," tuturnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Yenny juga setuju bila ada aturan mengenai kuota minimal jumlah pimpinan KPK dari tokoh perempuan.

"Keterlibatan perempuan di KPK, menurut saya akan punya dampak besar terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia," katanya.