Suara.com - Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan bakal menjadi wilayah yang gersang karena masalah krisis air yang tidak juga ditangani dengan serius oleh pemerintah.
Akibat dari krisis tersebut juga bisa jadi berdampak pada biaya hidup yang mahal di IKN karena harus membeli air bersih lantaran ketersediaannya yang langka.
"Jika kondisi air ini tidak bisa terpenuh, itu akan menjadi kota yang gerdang. Kalau bisa misalnya mereka harus bayar biaya mahal untuk hidup di situ, karena mereka harus membeli air dari luar," kata Forest Campaigner Team Leader Greenpeace Indonesia Arie Rompas kepada Suara.com dihubungi Jumat (19/7/2024).
Arie berpandangan, pada akhirnya wujud IKN bisa jadi seperti kota besar di Kalimantan seperti Balikpapan. Akan tetapi, bisa jadi mengancam keberasaan masyarakat lokal yang masih tinggal di area Kalimantan Timur.
"Jadi citra Forestmore City yang kemudian menjadi angan-angan Jokowi itu akan dicoreng dengan situasi dan kondisi seperti itu," katanya.
Dari sisi lingkungan, jika pembangunan IKN terus dipaksa tanpa memperhatikan faktor lingkungan sekitar, maka akan makin menambah tekanan terhadap Kalimantan.
Arie mengungkapkan kalau pulau itu sebenarnya sudah dihancurkan lewat kegiatan industri-industri ekstraktif.
Beban yang ditanggung Kalimantan akibat kerusakan itu membuat sejumlah daerah di sana rentan terjadi bencana alam.
"Misalnya kelihatan betul kalau hujan, banjir. Kalau kemarau itu kebakaran hutan. Perpindahan ibu kota ini bukan hanya memindahkan ibu kota saja, pasti akan terjadi migrasi orang ke sana, modal dan investasi ekstraktif itu akan semakin meningkat. Tentu itu akan berpengaruh terhadap ecoregion Kalimantan," jelas Arie.
Baca Juga: Kerusakan Lingkungan di Depan Mata, Pakar: Solusi Atasi Krisis Air di IKN Sebenarnya Sederhana
Greenpeace Indonesia juga melihat kalau di Pulau Kalimantan masih akan terjadi deforestasi di kemudian hari. Hal itu tentu menambah kerusakan alam serta masalah lingkungan yang tidak kunjung ditanganim
"Tidak ada strategi yang jelas dari pemerintah untuk menghentikan deforestasi, karena pemerintah betul-betul masih terus saja memberikan izin, izin tambang, izin sawit, izin hutan tamanan industri yang itu terus akan mengancam," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Sidang Banding Kasus Chromebook Digelar Hari Ini, Nadiem Minta Hakim Uji Ulang Pertimbangan Putusan
-
Dua Titik Lokasi Demo di Jakarta Hari Ini
-
Review Film CODA: Harmoni Keheningan, Musik, dan Cinta Keluarga
-
Bromo Dilanda Kebakaran Hutan, Akses Jemplang hingga Senduro Ditutup
-
Cegah Campak hingga ISPA, Bulan Suplementasi Vitamin A Akan Berlangsung Selama Agustus
-
Strategi Mitsubishi Fuso Perkuat Hubungan Konsumen dan Edukasi Perawatan Mesin B50 di GIIAS 2026
-
Solusi Dana PIP Tidak Cair, Ini Informasi Resmi dari Kemendikdasmen
-
Cara Membedakan Cinta, Manipulasi, dan Penipuan Menurut Detektif Jubun
-
OJK Jatuhkan Sanksi Rp91,09 Miliar kepada 104 Pihak di Pasar Modal
-
Ulasan Agent Kim Reactivated: Saat Mantan Agen Rahasia Kembali demi Menyelamatkan Anaknya