Suara.com - Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan bakal menjadi wilayah yang gersang karena masalah krisis air yang tidak juga ditangani dengan serius oleh pemerintah.
Akibat dari krisis tersebut juga bisa jadi berdampak pada biaya hidup yang mahal di IKN karena harus membeli air bersih lantaran ketersediaannya yang langka.
"Jika kondisi air ini tidak bisa terpenuh, itu akan menjadi kota yang gerdang. Kalau bisa misalnya mereka harus bayar biaya mahal untuk hidup di situ, karena mereka harus membeli air dari luar," kata Forest Campaigner Team Leader Greenpeace Indonesia Arie Rompas kepada Suara.com dihubungi Jumat (19/7/2024).
Arie berpandangan, pada akhirnya wujud IKN bisa jadi seperti kota besar di Kalimantan seperti Balikpapan. Akan tetapi, bisa jadi mengancam keberasaan masyarakat lokal yang masih tinggal di area Kalimantan Timur.
"Jadi citra Forestmore City yang kemudian menjadi angan-angan Jokowi itu akan dicoreng dengan situasi dan kondisi seperti itu," katanya.
Dari sisi lingkungan, jika pembangunan IKN terus dipaksa tanpa memperhatikan faktor lingkungan sekitar, maka akan makin menambah tekanan terhadap Kalimantan.
Arie mengungkapkan kalau pulau itu sebenarnya sudah dihancurkan lewat kegiatan industri-industri ekstraktif.
Beban yang ditanggung Kalimantan akibat kerusakan itu membuat sejumlah daerah di sana rentan terjadi bencana alam.
"Misalnya kelihatan betul kalau hujan, banjir. Kalau kemarau itu kebakaran hutan. Perpindahan ibu kota ini bukan hanya memindahkan ibu kota saja, pasti akan terjadi migrasi orang ke sana, modal dan investasi ekstraktif itu akan semakin meningkat. Tentu itu akan berpengaruh terhadap ecoregion Kalimantan," jelas Arie.
Baca Juga: Kerusakan Lingkungan di Depan Mata, Pakar: Solusi Atasi Krisis Air di IKN Sebenarnya Sederhana
Greenpeace Indonesia juga melihat kalau di Pulau Kalimantan masih akan terjadi deforestasi di kemudian hari. Hal itu tentu menambah kerusakan alam serta masalah lingkungan yang tidak kunjung ditanganim
"Tidak ada strategi yang jelas dari pemerintah untuk menghentikan deforestasi, karena pemerintah betul-betul masih terus saja memberikan izin, izin tambang, izin sawit, izin hutan tamanan industri yang itu terus akan mengancam," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf