Suara.com - Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan bakal menjadi wilayah yang gersang karena masalah krisis air yang tidak juga ditangani dengan serius oleh pemerintah.
Akibat dari krisis tersebut juga bisa jadi berdampak pada biaya hidup yang mahal di IKN karena harus membeli air bersih lantaran ketersediaannya yang langka.
"Jika kondisi air ini tidak bisa terpenuh, itu akan menjadi kota yang gerdang. Kalau bisa misalnya mereka harus bayar biaya mahal untuk hidup di situ, karena mereka harus membeli air dari luar," kata Forest Campaigner Team Leader Greenpeace Indonesia Arie Rompas kepada Suara.com dihubungi Jumat (19/7/2024).
Arie berpandangan, pada akhirnya wujud IKN bisa jadi seperti kota besar di Kalimantan seperti Balikpapan. Akan tetapi, bisa jadi mengancam keberasaan masyarakat lokal yang masih tinggal di area Kalimantan Timur.
"Jadi citra Forestmore City yang kemudian menjadi angan-angan Jokowi itu akan dicoreng dengan situasi dan kondisi seperti itu," katanya.
Dari sisi lingkungan, jika pembangunan IKN terus dipaksa tanpa memperhatikan faktor lingkungan sekitar, maka akan makin menambah tekanan terhadap Kalimantan.
Arie mengungkapkan kalau pulau itu sebenarnya sudah dihancurkan lewat kegiatan industri-industri ekstraktif.
Beban yang ditanggung Kalimantan akibat kerusakan itu membuat sejumlah daerah di sana rentan terjadi bencana alam.
"Misalnya kelihatan betul kalau hujan, banjir. Kalau kemarau itu kebakaran hutan. Perpindahan ibu kota ini bukan hanya memindahkan ibu kota saja, pasti akan terjadi migrasi orang ke sana, modal dan investasi ekstraktif itu akan semakin meningkat. Tentu itu akan berpengaruh terhadap ecoregion Kalimantan," jelas Arie.
Baca Juga: Kerusakan Lingkungan di Depan Mata, Pakar: Solusi Atasi Krisis Air di IKN Sebenarnya Sederhana
Greenpeace Indonesia juga melihat kalau di Pulau Kalimantan masih akan terjadi deforestasi di kemudian hari. Hal itu tentu menambah kerusakan alam serta masalah lingkungan yang tidak kunjung ditanganim
"Tidak ada strategi yang jelas dari pemerintah untuk menghentikan deforestasi, karena pemerintah betul-betul masih terus saja memberikan izin, izin tambang, izin sawit, izin hutan tamanan industri yang itu terus akan mengancam," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?