Suara.com - Krisis air di Kalimantan belakangan menjadi sorotan. Kondisi itu tak lepas dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sekarang masih berlangsung.
Pakar Mitigasi Bencana UPN Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno mengatakan bahwa solusi menyediakan ketersediaan air di wilayah Kalimantan Timur itu sebenarnya sederhana.
"Buat saya mengatasi krisis air di IKN itu cukup sederhana, dibanding dengan mengatasi krisis air dengan konteks kelayakan kualitas air di bumi Borneo itu," kata Eko kepada Suara.com, dihubungi Jumat (19/7/2024).
Solusi atas krisis air juga telah dilakukan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan melakukan beberapa program terkait pengelolaan air bersih. Eko menyampaikan, sejumlah LSM bahkan telah melakukan instalasi untuk air bersih dan air minum bagi masyarakat Kalimantan sejak tahun 1970-an.
Sehingga, pembangunan IKN oleh pemerintah kini pun sudah seharusnya memikirkan ketersediaan air yang cukup serta kualitasnya baik dikonsumsi oleh masyarakat sekitar.
"Menurut saya yang dilakukan IKN tanggung jawabnya adalah memenuhi kebutuhan airnya sendiri juga kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Jangan sampai IKN menjadi menara gading yang bagus di tengah-tengah, tapi tidak bagus lingkungannya, ini perlu digarisbawahi," tutur Eko.
Dia menyampaikan, pemerintah harusnya mencontoh apa yang dilakukan LSM sejak dulu dengan membantu masyarakat dalam mengelola air. Penting untuk disadari pemerintah agar tidak membuat IKN hanya sekadar pusat industri dan pusat investasi baru.
"Bagaimana pengelolaan kebutuhan air di IKN dan warga di sekitarnya itu terjaga dan tentunya instalasi air menjadi penting untuk dibangun. Risiko ini harusnya sudah diketahui sejak awal," ujarnya.
Menyalahkan pembangunan IKN atas krisis air di Kalimantan juga bukan hal yang tepat, lanjut Eko. Karena kondisi tersebut telah menjadi persoalan berlarut-larut sejak adanya penggundulan hutan atau deforestasi pada tahun 1970-an.
Baca Juga: Sudah Terjadi Sejak 1970-an, Pakar Sebut Bukan karena Pembangun IKN yang Memperparah Krisis Air
Sehingga, kata Eko, berlanjut atau tidaknya pembangunan IKN tidak bisa langsung dikaitkan dengan krisis air. Hanya saja pemerintah memang punya tanggung jawab mengelola air yang masih ada demi kepentingan bersama.
"Jangan sampai, bukannya ibu kota negara tapi pusat industri baru, pusat kota investasi baru yang tidak ramah dengan masyarakat di sekitarnya. Bukan hanya air tapi juga kebutuhan dasar yang lain tentunya harus dijaga oleh kebutuhan negara," ucapnya.
Berita Terkait
-
Miris! Warga Sekitar IKN Berebut Air Bersih dengan Pekerja Proyek
-
Ihwal Krisis Air di Kalimantan; Dimulai dari Deforestasi, Makin Parah Sejak Pembangunan IKN
-
Kaltim Lagi Krisis Air, Greenpeace Indonesia Minta Pembangunan IKN Dihentikan
-
Buru-buru Pindah ke IKN, Greenpeace Sebut Jokowi Tak Pikirkan soal Kesediaan Air karena Terlalu Ambius
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 5 Bek Kanan Terbaik Premier League Saat Ini: Dominasi Pemain Arsenal
Pilihan
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
-
Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Sri Mulyani: Sebut Eks Menkeu 'Terlalu Protektif' ke Pegawai Bermasalah
-
Prediksi Timnas Indonesia U-17 vs Zambia: Garuda Muda Bidik 3 Poin Perdana
Terkini
-
20 Siswa SDN Meruya Selatan 01 Diduga Keracunan MBG di Hari ke-3, Puding Coklat Bau Gosong
-
Luncurkan Dana Abadi ITS, BNI dan ITS Dorong Filantropi Pendidikan Digital
-
Dosen di Jambi Dibunuh Polisi: Pelaku Ditangkap, Bukti Kekerasan dan Dugaan Pemerkosaan Menguat
-
Nasib Charles Sitorus Terpidana Kasus Gula Tom Lembong usai Vonisnya Diperkuat di Tingkat Banding
-
Amnesty: Pencalonan Soeharto Pahlawan Cacat Prosedur dan Sarat Konflik Kepentingan!
-
Pemulihan Cikande: 558 Ton Material Radioaktif Berhasil Diangkut Satgas Cesium-137
-
Waspada Banjir Rob, BPBD DKI Peringatkan 11 Kelurahan di Pesisir Utara
-
Bank Mandiri Siap Salurkan Rp3,22 Triliun BLTS Kesra 2025 lewat Jaringan Cabang & Mandiri Agen
-
KAI Siap Suplai Data dan Beri Kesaksian ke KPK soal Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
-
Komisi Yudisial Periksa 3 Hakim Kasus Tom Lembong, Hasilnya Belum Bisa Dibuka ke Publik