Suara.com - Krisis air di Kalimantan belakangan menjadi sorotan. Kondisi itu tak lepas dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sekarang masih berlangsung.
Pakar Mitigasi Bencana UPN Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno mengatakan bahwa solusi menyediakan ketersediaan air di wilayah Kalimantan Timur itu sebenarnya sederhana.
"Buat saya mengatasi krisis air di IKN itu cukup sederhana, dibanding dengan mengatasi krisis air dengan konteks kelayakan kualitas air di bumi Borneo itu," kata Eko kepada Suara.com, dihubungi Jumat (19/7/2024).
Solusi atas krisis air juga telah dilakukan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan melakukan beberapa program terkait pengelolaan air bersih. Eko menyampaikan, sejumlah LSM bahkan telah melakukan instalasi untuk air bersih dan air minum bagi masyarakat Kalimantan sejak tahun 1970-an.
Sehingga, pembangunan IKN oleh pemerintah kini pun sudah seharusnya memikirkan ketersediaan air yang cukup serta kualitasnya baik dikonsumsi oleh masyarakat sekitar.
"Menurut saya yang dilakukan IKN tanggung jawabnya adalah memenuhi kebutuhan airnya sendiri juga kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Jangan sampai IKN menjadi menara gading yang bagus di tengah-tengah, tapi tidak bagus lingkungannya, ini perlu digarisbawahi," tutur Eko.
Dia menyampaikan, pemerintah harusnya mencontoh apa yang dilakukan LSM sejak dulu dengan membantu masyarakat dalam mengelola air. Penting untuk disadari pemerintah agar tidak membuat IKN hanya sekadar pusat industri dan pusat investasi baru.
"Bagaimana pengelolaan kebutuhan air di IKN dan warga di sekitarnya itu terjaga dan tentunya instalasi air menjadi penting untuk dibangun. Risiko ini harusnya sudah diketahui sejak awal," ujarnya.
Menyalahkan pembangunan IKN atas krisis air di Kalimantan juga bukan hal yang tepat, lanjut Eko. Karena kondisi tersebut telah menjadi persoalan berlarut-larut sejak adanya penggundulan hutan atau deforestasi pada tahun 1970-an.
Baca Juga: Sudah Terjadi Sejak 1970-an, Pakar Sebut Bukan karena Pembangun IKN yang Memperparah Krisis Air
Sehingga, kata Eko, berlanjut atau tidaknya pembangunan IKN tidak bisa langsung dikaitkan dengan krisis air. Hanya saja pemerintah memang punya tanggung jawab mengelola air yang masih ada demi kepentingan bersama.
"Jangan sampai, bukannya ibu kota negara tapi pusat industri baru, pusat kota investasi baru yang tidak ramah dengan masyarakat di sekitarnya. Bukan hanya air tapi juga kebutuhan dasar yang lain tentunya harus dijaga oleh kebutuhan negara," ucapnya.
Berita Terkait
-
Miris! Warga Sekitar IKN Berebut Air Bersih dengan Pekerja Proyek
-
Ihwal Krisis Air di Kalimantan; Dimulai dari Deforestasi, Makin Parah Sejak Pembangunan IKN
-
Kaltim Lagi Krisis Air, Greenpeace Indonesia Minta Pembangunan IKN Dihentikan
-
Buru-buru Pindah ke IKN, Greenpeace Sebut Jokowi Tak Pikirkan soal Kesediaan Air karena Terlalu Ambius
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag
-
Soroti Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Ketua Komisi X DPR Desak Negara Hadir untuk Keluarga Miskin
-
Pengguna LRT Meningkat 26 Persen, Masyarakat Pindah dari Kendaraan Pribadi ke Transportasi Umum?