Suara.com - Krisis air di Kalimantan belakangan menjadi sorotan. Kondisi itu tak lepas dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sekarang masih berlangsung.
Pakar Mitigasi Bencana UPN Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno mengatakan bahwa solusi menyediakan ketersediaan air di wilayah Kalimantan Timur itu sebenarnya sederhana.
"Buat saya mengatasi krisis air di IKN itu cukup sederhana, dibanding dengan mengatasi krisis air dengan konteks kelayakan kualitas air di bumi Borneo itu," kata Eko kepada Suara.com, dihubungi Jumat (19/7/2024).
Solusi atas krisis air juga telah dilakukan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan melakukan beberapa program terkait pengelolaan air bersih. Eko menyampaikan, sejumlah LSM bahkan telah melakukan instalasi untuk air bersih dan air minum bagi masyarakat Kalimantan sejak tahun 1970-an.
Sehingga, pembangunan IKN oleh pemerintah kini pun sudah seharusnya memikirkan ketersediaan air yang cukup serta kualitasnya baik dikonsumsi oleh masyarakat sekitar.
"Menurut saya yang dilakukan IKN tanggung jawabnya adalah memenuhi kebutuhan airnya sendiri juga kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Jangan sampai IKN menjadi menara gading yang bagus di tengah-tengah, tapi tidak bagus lingkungannya, ini perlu digarisbawahi," tutur Eko.
Dia menyampaikan, pemerintah harusnya mencontoh apa yang dilakukan LSM sejak dulu dengan membantu masyarakat dalam mengelola air. Penting untuk disadari pemerintah agar tidak membuat IKN hanya sekadar pusat industri dan pusat investasi baru.
"Bagaimana pengelolaan kebutuhan air di IKN dan warga di sekitarnya itu terjaga dan tentunya instalasi air menjadi penting untuk dibangun. Risiko ini harusnya sudah diketahui sejak awal," ujarnya.
Menyalahkan pembangunan IKN atas krisis air di Kalimantan juga bukan hal yang tepat, lanjut Eko. Karena kondisi tersebut telah menjadi persoalan berlarut-larut sejak adanya penggundulan hutan atau deforestasi pada tahun 1970-an.
Baca Juga: Sudah Terjadi Sejak 1970-an, Pakar Sebut Bukan karena Pembangun IKN yang Memperparah Krisis Air
Sehingga, kata Eko, berlanjut atau tidaknya pembangunan IKN tidak bisa langsung dikaitkan dengan krisis air. Hanya saja pemerintah memang punya tanggung jawab mengelola air yang masih ada demi kepentingan bersama.
"Jangan sampai, bukannya ibu kota negara tapi pusat industri baru, pusat kota investasi baru yang tidak ramah dengan masyarakat di sekitarnya. Bukan hanya air tapi juga kebutuhan dasar yang lain tentunya harus dijaga oleh kebutuhan negara," ucapnya.
Berita Terkait
-
Miris! Warga Sekitar IKN Berebut Air Bersih dengan Pekerja Proyek
-
Ihwal Krisis Air di Kalimantan; Dimulai dari Deforestasi, Makin Parah Sejak Pembangunan IKN
-
Kaltim Lagi Krisis Air, Greenpeace Indonesia Minta Pembangunan IKN Dihentikan
-
Buru-buru Pindah ke IKN, Greenpeace Sebut Jokowi Tak Pikirkan soal Kesediaan Air karena Terlalu Ambius
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
BRI Consumer Expo 2026 Hadirkan Promo Spesial Puma Speedcat Ballet dengan Bonus Gift Card
-
KPK Lelang Barang Rampasan Koruptor, iPhone XS Rp 231 Ribu Laku Rp 34 Juta
-
AMMSI Dukung MBG Ditiadakan Saat Libur Sekolah, Tegaskan Tolak Praktik 'Jual Beli Titik' Dapur Liar
-
Ribuan Mahasiswa Geruduk DPR Demo Harga BBM, Jalan Gatot Subroto Ditutup
-
Tersangka Kasus Korupsi Haji Asrul Aziz Ajukan Penangguhan Penahanan
-
Aksi di DPR, PB HMI MPO Angkat Patung Jelangkung dan Serukan 'Pembebasan Nasional'
-
Bukan Urusan Politik, Mensesneg Bongkar Isi Pertemuan Didit Hediprasetyo dan Jokowi
-
LPDB Koperasi Perkuat Ekosistem Koperasi, KKMP Sampangan dan KUD Usaha Mina Jadi Contoh Usaha Produk
-
WFH dari Hambalang, Prabowo Bahas Naturalisasi hingga Masa Depan Timnas Indonesia
-
Geruduk DPR, Mahasiswa Desak Evaluasi Program MBG dan Kebijakan Anggaran