Suara.com - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono merespons ucapan Anies Baswedan yang menyebut jika kebijakannya saat menjadi Gubernur DKI disunat oleh Heru.
“Gini ya, saya jelasin ya, saya masuk itu Oktober 2022, APBD sudah berjalan 2022 untuk 2023, itu ya,” kata Heru Budi, di Lapangan Babteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/7/2024) malam.
“Yang kedua, tidak ada kegiatan untuk masyarakat, saya yang berhentikan tidak ada,” tambahnya.
Semua kebijakan yang telah berjalan pada gubernur sebelumnya, Heru Budi mengaku telah dilanjutkan olehnya. Namun ada sedikit hal yang ditata ulang kembali olehnya.
“KJP kita rapikan aturan yang ada. Saya kan gak motong KJP, masa ada siswa yang kaya dapat KJP? Enggak juga, ada BPK, ada BPKP, semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada,” jelas Heru.
Heru meminta kepada Anies agar tidak mengkambinghitamkan dirinya, jelang Pilkada 2024.
“Silakan untuk berlaga di Pilkada, tapi jangan mengkambinghitamkan saya,” tandas Heru.
Diketahui, Anies Baswedan merupakan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Usai masa jabatannya habis, Gubernur DKI diemban oleh Heru Budi Hartono sebagai Penjabat.
Pada Pilkada 2024 nanti, Anies dicalonkan maju kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Baca Juga: Tak Ambil Pusing dengan Elektabilitas Ahok di Jakarta, Anies: Pilkada Tentang Rakyat
Anies sebelumnya mengkritik soal kinerja Heru Budi yang dianggap menyunat kebijakann yang telah dibuat olehnya.
Anies mengklaim, selama dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI, kondisi Jakarta dalam keadaan baik-baik saja. Masyarakat dinilai merasakan damai dan ketenangan.
Anies juga menyebut hal itu bisa kembali, jika ia kembali menjabat sebagai Gubernur.
“Kami ingin suasana pemerintah provinsi penuh kasih sayang pada warganya. Bukan Pemprov yang pelit, bukan Pemprov yang membatasi manfaat yang diterima warganya,” ucap Anies saat menerima dukunga dari Ormas Bang Japar, di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu.
Berita Terkait
-
Tak Ambil Pusing dengan Elektabilitas Ahok di Jakarta, Anies: Pilkada Tentang Rakyat
-
Dukung Anies untuk Pilgub Jakarta 2024, Fahira Idris Beberkan yang Bakal Dilakukan Bang Japar
-
Mau Kembalikan yang Hilang di Jakarta, Anies: Bukan Pemprov yang Pelit Sama Warganya
-
Anies Diminta Gaspol Dekati Parpol Lain, PKS: Kami Sudah Bekerja Keras!
-
Minggu Kumpulkan Anggota Legislatif se-Jakarta, PKS Bakal Panaskan Mesin Partai untuk Menangkan AMAN di Pilgub
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO