Hasto Sekjen PDIP Di Tengah Kasus Harun Masiku Dan DJKA, Apa Kaitannya?

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang menjadikan buronan Harun Masiku sebagai tersangka.

Di sisi lain, KPK juga sedang menyidik kasus dugaan tindak pidana korupsi lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Pada kedua perkara tersebut, KPK memanggil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai saksi. Hasto diketahui sudah memenuhi panggilan untuk kasus Harun Masiku, tetapi absen saat dipanggil untuk kasus DJKA pada Jumat (19/7/2024) lalu.

Menurut Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, kedua kasus tersebut ditangani oleh dua satgas penyidik yang berbeda dan masing-masing memiliki keperluan yang juga berbeda terhadap keterangan Hasto.

“Dua satgas menangani dua perkara yang berbeda, tentunya tidak saling berkaitan satu sama lain walaupun subjeknya sama,” kata Tessa kepada wartawan, Senin (22/7/2024).

Meski santer tudingan KPK mengincar Hasto sebagai petinggi PDIP yang kini memiliki arah politik yang berbeda dengan Presiden Joko Widodo, Tessa membantah ada unsur politis dalam penanganan perkara di lembaga antirasuah.

Dia menegaskan bahwa pemeriksaan Hasto terhadap kedua perkara ini hanya untuk kepentingan proses hukum di KPK, tanpa ada agenda politik.

“Penyidikan itu tetap berjalan tanpa adanya intervensi politik,” tegas Tessa.

Lebih lanjut, Tessa juga mengatakan tim penyidik memiliki alat bukti yang perlu diklarifikasi oleh Hasto. Dia juga menyebut tim penyidik tidak mungkin memanggil seseorang sebagai saksi jika tidak ada kaitannya dengan perkara.

Baca Juga: Sekarang Hasto PDIP Siap Sambangi KPK, Jubir: Tunggu Kesiapan Penyidik

Dengan begitu, Tessa mengatakan bahwa tim penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Hasto dalam waktu dekat.

Di sisi lain, Hasto juga sebelumnya sudah menyampaikan keinginannya untuk mendatangi kantor KPK. Sebab, saat dijadwalkan pemeriksaan untuk kasus DJKA pada Jumat lalu, Hasto berhalangan hadir.

“Kalau boleh datang, baru dikomunikasikan tim hukum. Minggu depan kami boleh datang, kami akan datang," kata Hasto kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Sabtu (20/7/2024).