PDIP Prioritaskan Kader Internal untuk Pilkada yang Menjadi Kandang Banteng, Mana Saja?

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya bakal memprioritaskan mengusung kader internal pada Pilkada 2024. Khususnya, di daerah-daerah yang menjadi basis suara PDIP seperti salah satunya Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Hasto menjawab wartawan seusai mengisi pengarahan Pilkada Serentak 2024 di Kawasan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).

Kendati begitu, Hasto tak hanya menyebut spesifik Jateng, ia juga menyatakan jika PDIP akan memprioritaskan kader internal untuk Pilkada Bali dan sejumlah daerah lain yang menjadi basis PDIP.

“Ya PDIP Jateng, Bali, yang daerah-daerah basis, partai akan mendorong kader internal partai,” kata Hasto.

Menurutnya, mengusung kader internal dalam kontestasi Pilkada serentak merupakan bagian dari marwah partai dan kaderisasi yang otentik terjadi di tubuh PDIP.

“Karena itu bagian dari pride dan juga bagaimana proses kaderisasi dan percaya terhadap kader partai sendiri,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai peluang mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa apakah bakal diusung di Pilkada Jateng, Hasto menyatakan bahwa elektabilitas Andika Perkasa cukup tinggi, meskipun belum bergerak di lapangan.

“Lho Pak Andika belum bergerak, elektoralnya udah masuk ke 5 besar di Jateng,” tuturnya.

Kendati begitu, Hasto menegaskan bahwa keputusan final mengenai pencalonan Andika Perkasa masih harus menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga: Sekarang Hasto PDIP Siap Sambangi KPK, Jubir: Tunggu Kesiapan Penyidik

“Tapi nanti Ibu Mega yang akan memutuskan karena ada yang mengusulkan Pak Andika juga untuk di Jakarta,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ditanya soal potensi terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan di Pilkada Jateng, mengingat, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi kemungkinan akan turun menjadi salah satu kandidat, Hasto menegaskan semua potensi tersebut harus diantisipasi dan tidak boleh terjadi.

“Itu di seluruh Indonesia. Ya abuse of power, foul behaviour, yang cenderung merubah tatanan demokrasi, itu tidak boleh,” pungkasnya.