Suara.com - Kerusuhan di Bangladesh semakin membara terhadap aksi protes terhadap reformasi pekerjaan publik yang dilakukan oleh mahasiswa.
Kali ini total yang meninggal dunia mencapai 187 orang imbas api kerusuhan di Bangladesh semakin membara. Bahkan, jam malam pun kini diperketat oleh pemerintah.
Pemadaman internet dan patroli militer pun digencarkan untuk mengatasi kerusuhan yang menewaskan 187 orang (Jumlah korban bertambah).
Pemerintah mengeluarkan perintah baru yang memperpanjang jam malam hingga Kamis dan diberlakukan bersamaan dengan pengerahan aparat militer sejak Jumat lalu.
Sesuai keputusan Mahkamah Agung, pemerintah mengumumkan penurunan kuota pekerjaan publik dari 56 persen menjadi 7 persen pada Senin malam.
Para mahasiswa yang berunjuk rasa memberi ultimatum kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah dalam 48 jam dan mengembalikan keadaan seperti semula.
Aksi protes mahasiswa berujung pada kekerasan setelah polisi dan anggota partai Liga Awami yang berkuasa diduga melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa pekan lalu.
Inspektur pos polisi Rumah Sakit Dhaka Medical College, Md Bachchu Mia, mengatakan kepada Anadolu bahwa rata-rata 70-80 pelajar dan warga dibawa ke rumah sakit itu setiap hari sejak Selasa (16/7) lalu.
Sedikitnya 187 orang telah tewas dan ratusan lainnya terluka sejak hari itu, 13 di antaranya kehilangan nyawa di rumah-rumah sakit pada Senin, menurut laporan surat kabar Prothom Alo pada Selasa.
Baca Juga: Tanah Longsor Mematikan di Gofa Etiopia, Renggut Nyawa 146 Orang
Sementara itu, para pebisnis yang menemui Perdana Menteri Sheikh Hasina pada Senin mengatakan pemadaman internet total yang terus berlanjut mematikan bisnis mereka.
Namun, mereka tetap mendukung perdana menteri dan meminta agar layanan digital segera dipulihkan.
PM Hasina mengatakan bahwa jam malam dan pemadaman internet akan berlanjut hingga situasi membaik.
Sementara itu, lebih dari 2.000 orang, yang sebagian besar merupakan pendukung partai oposisi Nasionalis Bangladesh dan Jamaat-e-Islami, ditangkap di seluruh negeri atas tuduhan kekerasan.
Protes terhadap sistem kuota 56 persen pekerjaan publik di negara Asia Selatan itu membuat pemerintah menutup institusi-institusi pendidikan untuk mengatasi kerusuhan tersebut.
Sekitar 30 persen dari 56 persen kuota pekerjaan publik diperuntukkan bagi keluarga veteran perang kemerdekaan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Link DANA Kaget Khusus Hari Ini, Langsung Cair Bernilai Rp135 Ribu
- Karawang di Ujung Tanduk Sengketa Tanah: Pemerintah-BPN Turun Gunung Bahas Solusi Cepat
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
- 14 Kode Redeem FC Mobile Hari Ini 7 Oktober 2025, Gaet Rivaldo 112 Gratis
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Kemera Terbaik, Mudah Tapi Bisa Diandalkan
-
Kontroversi Penalti Kedua Timnas Indonesia, Analis Media Arab Saudi Soroti Wasit
-
6 Rekomendasi HP Murah Baterai Jumbo 6.000 mAh, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
7 Fakta Bakengrind, Roti 'Bebas Gluten' yang Diduga Penipuan dan Membahayakan
-
3 Titik Lemah yang Bikin Timnas Indonesia Takluk dari Arab Saudi
Terkini
-
Modus Dipijat, Kasus Kakek Cabuli Pria Sebaya di Tasik Bikin Gempar: Digerebek Lagi Kondisi Begini!
-
Ammar Zoni Kendalikan Peredaran Narkoba dari Penjara? Mimpi Bebas Pupus, Terancam Hukuman Berat
-
Dipimpin Duo Ade! Relawan Jokowi 'Geruduk' Bareskrim Minta Polda Tuntaskan Kasus Fitnah Ijazah Palsu
-
Halal Indonesia: Bukan Sekadar Label, Tapi Jaminan Kepercayaan dan Kunci Pasar Muslim Dunia!
-
Tiap Akhir Pekan, Kebun Binatang Ragunan Bakal Beroperasi Hingga Malam
-
Presiden Empat Kali Reshuffle dalam Setahun, Pengamat: Kabinet Prabowo Kian Gemuk dan Tidak Efisien
-
Solaria di Mal Ciplaz Klender Terbakar, Kebakaran Diduga Berawal dari Mesin Chiller
-
Kalah dari Arab Saudi, DPR Tetap Optimis Timnas Indonesia Akan Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Wali Kota Semarang Tinjau Rusunawa Karangroto, Respon Langsung Keluhan Penghuni
-
Percepat Pembangunan Papua, Prabowo Dorong Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Komite Eksekutif