Suara.com - Penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan menimbulkan masalah baru.
Hal tersebut disampaikan Pengamat Pendidikan Riau, Afrianto Daud kepada Suara.com, Selasa (23/7/2024).
"Pada akhirnya, saat seleksi masuk perguruan tinggi siswa juga akan memilih jurusan. Dengan dihilangkannya penjurusan tentu akan terjadi tarung bebas saat masuk perguruan tinggi," katanya.
Afrianto menjelaskan, tarung bebas yang dimaksud adalah karena semua orang bebas memilih jurusan yang diinginkan meski tidak memiliki dasar yang kuat terkait pilihannya.
"Pemerintah ini terlalu sering melakukan try and error dan menjadikan pendidikan sebagai objek uji coba. Seharusnya, ada kajian secara menyeluruh (komprehensif)," ungkapnya.
Sebagai dosen, Afrianto mengaku sangat khawatir dengan mahasiswa yang salah pilih jurusan terlebih tidak memiliki dasar yang kuat dengan jurusan yang ia pilih.
"Jika penjurusan dihapuskan, besar kemungkinan saat di perguruan tinggi anak-anak akan terlambat memetakan kariernya terlebih kemungkinan salah milih jurusan akan semakin besar karena sistem tarung bebas saat masuk perguruan tinggi," jelasnya.
Meski banyak mengkritisi, Afrianto mengaku memahami alasan pemerintah salah satu alasannya adalah untuk menghilangkan diskriminasi antara anak IPA dan IPS saat masuk perguruan tinggi.
"Saya tidak melihat esensi yang mendesak karena sejatinya esensinya sama saja. Saya melihat selama ini baik saja," ungkap dia.
Baca Juga: Pro Kontra Jurusan IPA, IPS dan Bahasa Dihapus, Mantan Guru Angkat Bicara
Lebih lanjut, Afrianto menyoroti bahwa apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah mencontoh pendidikan di negara maju seperti Astralia.
"Kita ini sering tukar-tukar sistem tetapi sosialisasi kurang. Terkadang kebijakan itu tidak didasari kajian yang korehensif. Kalau memang ada masalah serisu mana kajian akademisnya," tanyanya.
"Kita terlalu sering meniru. Kadang yang kita tiru tidak cocok dengan kita contohnya saat ini antara sekolah dan kampus ada jaraknya berupa ujian masuk," sambung Afrianto.
Kontributor: Rahmat Zikri
Berita Terkait
-
310 Warga Riau Ikut Operasi Katarak Gratis, Kolaborasi Polda dan Lintas Sektor Hadirkan Harapan Baru
-
Selain Anak Bupati, Kasus Narkoba di Riau Juga Rupanya Menjerat Seorang Selebgram Berhijab
-
BNN Bebaskan Anak Bupati yang Positif Ganja karena Cuma Terpapar, Netizen: Capek Dibodohi Terus
-
Monopoli Listrik Tapi Pelayanan Amburadul, Masih Pantaskah Dirut PLN Mempertahankan Jabatan?
-
Pelindo Lakukan Soft Launching Layanan Kepelabuhanan di Perairan Nipa
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
- 5 HP Android dengan Kualitas Setara iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max
Pilihan
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
Terkini
-
Wamendagri Wiyagus: Desa Berperan Penting Perkuat Ketahanan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global
-
Heboh Isu SDN di Ende Digusur Jadi Kopdes, Jenderal Maruli: Gak Normal kalau Membubarkan Sekolah
-
Dilema Driver Ojol Pilih Mesin Motor Awet atau Kantong Jebol karena Harga Pertamax Naik
-
Percepat Normalisasi Sungai, Satgas PRR Buka Peluang Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
-
Namanya Muncul dalam Kasus Korupsi BGN, Wakil Ketua KPK: Saya Tak Bisnis Dapur
-
Wamendagri Ribka Haluk: Pendidikan Kunci Tingkatkan Kualitas SDM Menuju Indonesia Emas 2045
-
Ekonom Sentil Negara Sibuk Biayai Program Besar, Daya Beli Rakyat Dibiarkan Ambruk
-
Hakim Militer Perintahkan Video dan Tumbler Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dimusnahkan
-
Butuh Rp667 T Tapi Hanya Dipatok Rp139 T, Menhan Usulkan Tambahan Anggaran Rp195 T ke DPR untuk 2027
-
Prabowo Ungkap Target Besar Kesehatan Nasional, 350 Rumah Sakit Akan Dimodernisasi